'Lampu Merah Investasi': Perusahaan Jepang-Korea Ogah Lirik RI
‘Lampu merah’ bagi dunia Indonesia! Dalam dua bulan terakhir, tidak ada satupun dari 33 perusahaan yang mau merelokasi bisnisnya
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – ‘Lampu merah’ bagi dunia Indonesia! Dalam dua bulan terakhir, tidak ada satupun dari 33 perusahaan yang mau merelokasi bisnisnya dari Cina ke Indonesia. Sebanyak 23 perusahaan tersebut pindah ke Vietnam dan 10 lainnya pindah ke Malaysia, Kamboja dan Thailand.
Baca: Jokowi Jajal Mobil Pikap Esemka Bima: Kebangetan Kalau Beli Kendaraan Merk Lain
Informasi ini didapat Presiden RI Joko Widodo dari laporan kantor perwakilan Bank Dunia di Indonesia. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan, peristiwa relokasi perusahaan luar negeri yang berujung enggan masuk ke RI bukan hanya terjadi saat ini.
Sebelumnya, perusahaan-perusahaan asing dari negara lain juga tidak berminat pindah ke Indonesia. "Relokasi investasi tidak hanya dari Cina. Tapi juga dari Jepang dan Korea tidak ada yang masuk ke indonesia.
Kita kalah dengan Vietnam, Thailand dan Malaysia dalam menangkap peluang tren relokasi investasi yang sedang berlangsung, khususnya dari Cina," kata Piter, Jumat (6/9/2019).
Baca: Begini Nasib Oknum Brigadir Polisi yang Viral di Facebook Setelah Todongkan Pistol ke Tetangga
Lalu, apa penyebab perusahaan tersebut enggan merelokasi bisnisnya ke RI? Piter mengatakan, masih ada hambatan-hambatan yang perlu ditangani RI. Menurutnya, perbaikan perizinan dengan sistem Online Single Submission (OSS) hingga pemberian berbagai insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance belum cukup.
Pemerintah, kata Piter, perlu kembali menyederhanakan prosedur saat investor akan merealisasikan investasinya, seperti masalah pembebasan lahan dan perizinan lainnya.
"Sesungguhnya Indonesia sudah sangat menarik bagi investor. Tapi hambatan seringkali terjadi justru saat investor akan merealisasikan investasinya. Hambatan yang umumnya terjadi adalah masalah pembebasan lahan dan perizinan," ujar dia.
Baca: Pasangan Bukan Suami Istri Kedapatan Bergoyang Dalam Mobil, Kondisi Mereka Seperti Ini
Selain kedua kendala itu, Piter menyebut masih banyak faktor lain yang menghambat, seperti kebijakan pemerintah yang inkonsisten, tidak ada koordinasi pusat dan daerah, serta masalah pengupahan dan perburuhan.
Piter juga menyarankan pemerintah perlu memperbaiki hambatan ini secara cepat dan tepat. Pasalnya, Indonesia tengah mengalami penurunan investasi asing dalam bentuk FDI.
Bahkan tahun lalu, FDI sempat mengalami pertumbuhan negatif meski sudah mulai membaik tahun ini. "Jadi saya kira untuk mendorong FDI, menangkap relokasi investasi tidak cukup dengan deregulasi.
Hilangkan juga hambatan inkonsistensi kebijakan, perbaiki koordinasi pusat daerah, perbaiki tata kelola pertanahan, perbaiki kebijakan perburuhan, serta perbaiki sistem perizinan," pungkas dia. (tribun/kps)
