Kalimantan Menyambut Ibu Kota Baru

Pembangunan infrastruktur ekonomi ini harus terintegratif sehingga mampu menurunkan biaya logistik. Selama ini biaya logistik dalam aktivitas perekonomian Indonesia sangat mahal berkisar antara 24 persen sampai dengan 28 persen dari total biaya produksi.

Kondisi ini mengakibatkan sistem ekonomi Indonesia masuk ke dalam kategori high cost economy yang mengakibatkan produk-produk Indonesia tidak kompetitif dan kalah dari produk-produk luar negeri.

Aspek kedua yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Selain ketimpangan ekonomi, faktor lain yang selama ini menjadi masalah dalam sistem perekonomian Indonesia adalah ketimpangan SDM antar daerah.

Kualitas SDM antara Jawa dengan luar Jawa berbeda. Pulau Jawa memiliki kualifikasi SDM yang jauh lebih variatif dengan tingkat kemampuan di atas rata-rata kualitas SDM luar pulau Jawa.

Ketimpangan kualitas SDM ini terjadi karena selama ini pembangunan sektor pendidikan banyak terfokus di pulau Jawa.

Jumlah lembaga pendidikan dari mulai tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi banyak terfokus di pulau Jawa.

Bahkan beberapa daerah di luar pulau Jawa mengalami kekurangan guru padahal di beberapa daerah di pulau Jawa mengalami kelebihan guru.

Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah harus membangun sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan aktivitas perekonomian baik aktivitas yang berhubungan dengan pemerintahan maupun aktivitas dunia industri.

Di samping sarana pendidikan akademik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga harus membangun dan mengembangkan sarana pendidikan profesi dan pendidikan vokasi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Pembangunan dan pengembangan pendidikan vokasi dan profesi akan berdampak efektif dalam waktu yang relatif lebih singkat dibanding pendidikan akademik.

Pembangunan kualitas SDM ini tidak bisa dilakukan secara instan, butuh waktu yang relatif lama. Namun pembangunan kualitas SDM ini wajib dilakukan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi Kalimantan sehingga pemindahan ibu kota bisa berdampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.

Aspek ketiga yang harus dilakukan pemerintah adalah membuat regulasi yang ramah terhadap para pelaku ekonomi.

Menurut Survey Ease Doing Business 2019, permasalahan regulasi masih menjadi masalah utama yang menghambat investasi di Indonesia.

Masalah regulasi ini terkait dengan aspek penegakkan kontrak/perjanjian (enforcing contract) dan aspek memulai usaha (starting business) yaitu prosedur, biaya, dan waktu yang dibutuhkan untuk melalui berbagai regulasi tersebut.

Ibu kota negara yang baru tidak boleh memiliki regulasi yang bertele-tele sehingga menghambat seluruh aktivitas ekonomi.

Regulasi harus diarahkan untuk mempermudah para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Jika masalah regulasi ini tidak dapat dihilangkan maka pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan tidak akan berdampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan.