Aktivis Anti-Korupsi Sulut Demo Kawal KPK

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Aktivis dan pemerhati anti-korupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Utara berdemonstrasi, Kamis (5/9/2019). Mereka menolak calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bermaksud melemahkan lembaga antirasuah itu.

Presiden Joko Widodo telah mengirim 10 nama capim KPK ke DPR. Selanjutnya wakil rakyat akan memilih 5 nama sebagai komisioner KPK periode berikut. Demonstran meminta para capim KPK tidak bermasalah dengan pemberantasan korupsi di masa lalu.

Baca: Wiranto: Benny Wenda Penjahat Politik - Sebut Papua Mirip Timor Timur

Aksi demo berlangsung di Tugu Zero Point, Kecamatan Wenang, Manado. Para pegiat anti-korupsi berasal dari YLBHI-LBH Manado, Lembaga Advokasi Masyarakat Unsrat, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Koalisi Pengacara Perempuan Sulut, Kelompok Pecinta Alam Sinuaan, Kelompok Pecinta Alam Tunas Hijau, Mahasiswa Pecinta Alam Bumi, LBH Bitung dan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (Sulawesi Utara, Kota Manado dan daerah).

Koalisi mendukung penuh perlindungan KPK, menjadikan sebagai lembaga independen yang berintegritas. Mereka siap mengawal KPK dari oknum yang berkepentingan, dalam upaya melawan pelemahan KPK.

Koordinator Lapangan Septian Paath mengatakan, pemilihan capim KPK harus transparan. "Bersih, tidak ada unsur politik dengan suatu kepentingan tertentu. Benar-benar melakukan tugas dan tanggung jawab yang diembankan dan tidak ada rekam jejak yang bermasalah hukum," kata dia

Apabila ada capim KPK dengan rekam jejak bermasalah lolos, berarti Panitia Seleksi KPK memiliki andil dalam melemahkan agenda pemberantasan korupsi ke depan.

Dari Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai tak seluruh kritik terhadap capim KPK yang lolos seleksi harus diterima. Terlebih nasib 10 kandidat capim itu saat ini ada di pihak DPR.

"Pada akhirnya DPR yang menentukan, kalau mau lobi ya lobi DPR. Itu aturannya harus kita taati. Kan DPR milih 5 dari 10 (calon)," ujar JK di kantor Wapres, Rabu (4/9/2019). JK mengatakan, selama ini pansel telah melakukan seleksi sesuai aturan yang berlaku. Ia tak menampik jika ada pihak yang menerima ataupun menolak.

Namun, menurutnya, pansel maupun pemerintah tak lantas dapat dipengaruhi dengan berbagai kritikan tersebut. "Tidak mungkin kan pendapat Anda semua diterima. Ada aturan pansel membuka, menyeleksi dari ratusan menjadi 10 orang, lalu ke DPR dan DPR yang pilih," katanya.

Baca: Max Lomban Mengaku Punya Hubungan Baik Dengan Menteri Susi Pudjiastuti

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menerima 10 nama capim KPK yang lolos seleksi pada Senin (2/9). Jokowi kemudian mengirimkan nama-nama itu kepada DPR untuk memilih lima yang terbaik lewat fit and proper test.

Sejumlah nama yang lolos itu tak lepas dari kritik berbagai pihak. Salah satu yang disoroti adalah Irjen Firli Bahuri yang disebut pernah melakukan pelanggaran etik saat masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

Ia pernah bermain golf bersama mantan Gubernur NTB TGB Zainul Majdi yang saat itu menjadi saksi kasus dugaan korupsi yang tengah disidik KPK. Namun Firli membantah dan menyebut bahwa ia tak sengaja bertemu di tempat main golf tersebut. (ian/cnn)

Harta Capim KPK

1. Alexander Marwata – Rp 3,9 miliaran
Satu-satunya nama capim KPK yang berasal dari internal KPK. Tercatat, harta kekayaan yang dimiliki mencapai Rp 3.968.145.287 pada pelaporan harta tahun 2018 akhir

2. Firli Bahuri – Rp 18,2 miliaran
Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK tahun 2018 dan Kapolda Sumatera Selatan pada tahun 2019. Total kekayaan yang dimiliki sampai pada tahun 2018 mencapai Rp18.226.424.386

3. I Nyoman Wara – Rp 1,6 miliaran
Ketiga ada I Nyoman Wara yang menjabat sebagai Auditor Utama Investigasi BPK Republik Indonesia semenjak tahun 2017. Total harta kekayaan yang dimiliki oleh I Nyoman Wara sampai akhir tahun 2018 menyentuh Rp1.674.916.713

Baca: Terekam CCTV, Nenek 82 Tahun Lawan Pakai Tongkat Perampok Bersenjata

4. Johanis Tanak – Rp 8,3 miliaran
Nama capim KPK keempat yang berhasil lolos adalah Johanis Tanak yang berprofesi sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung. Sampai tahun 2018 Johanis Tanak memiliki kekayaan mencapai Rp 8.340.407.121

5. Nurul Ghufron – Rp 1,8 miliaran
Dari kalangan akademisi yang merupakan dekan di Fakultas Hukum Universitas Jember. Harta kekayaannya yang udah dilaporkan kepada KPK sampai akhir tahun 2017 menyentuh Rp1.832.777.249

6. Roby Arya Brata – Rp 1,8 miliaran
Berasal dari kalangan Sekretariat Kabinet. Ia menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha.
Tercatat dalam LHKPN harta Roby Arya Brata sampai akhir tahun 2018 senilai Rp 1.832.604.592

7. Nawawi Pomolango – Rp 1,8 miliaran
Menjabat sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar. Sebelumnya ia sempat menjadi Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tahun 2016. Menurut data LHKPN tahun 2018, Nawawi menyimpan harta kekayaan mencapai Rp 1.893.800.000

8. Sigit Danang Joyo – Rp 2,9 miliaran

Menjabat Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selama tahun 2018 Sigit Danang Joyo memiliki harta kekayaan mencapai Rp 2.968.792.000

9. Lili Pintauli Siregar – Rp 70 jutaan
Datang dari kalangan advokat, Lili tercatat pada data LHKPN tahun 2013 merupakan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tahun 2013 sampai 2018. Wanita ini memiliki harta kekayaan mencapai Rp 70.532.899 pada tahun 2013

10. Luthfi Jayadi Kurniawan
Dosen di Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu ia juga merupakan pendiri Malang Corruption Watch (MCW). Suatu hal yang wajar kalau data kekayaannya belum tercatat, sebab dia tidak bekerja di lembaga negara