Jokowi Heran Keamanan Papua Beda dari Harapannya

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengaku heran terkait keamanan yang terusik kerusuhan beruntun di Papua. Kerusuhan itu adalah Senin, 19 Agustus di Manokwari, Ibu Kota Provinsi Papua Barat, kemdian Sorong, lanjut di Fakfak 21 Agustus.  Gejolak massa berlanjut ke Provinsi Papua, yakni di Kabupaten Deiyai, pada Rabu 28 Agustus dan 29 Agustus di Kota Jayapura.

Baca: 143 Truk-15 Kapal Tertahan di Bitung: Ini Penyebabnya

Ia mengaku masyarakat Papua masih sangat percaya terhadap pendekatan yang dilakukan presiden. Namun ada kesaan, berbeda dengan pelaksanaan di lapangan engan pendekatan yang dilakukanj presiden.

"Sebenanya trust ada. Buktinya, 99 persen (hasil Piplres 2019, suara Jokowi-Ma'ruf 99,66 persen di Papua, Red) itu muncul. Namun karena ada satu itu (kerusuhan, Red), maka semua proses panjang itu jadi hilang," kata Jokowi saat berdialog dengan lebih dari 35 pemimpin redaksi media masa di Jakarta, termasuk Tribun Network, Selasa (3/9).

Saat dialog, mendengar pertanyaan-pertanyaan dari para pemimpin redaksi, Jokowi mengaku ada sesuaatu keheranan bagini. "Saya menangkap ada persepsi di masyarakat, antara Jokowi dan Jakarta ada perberdaan. Jadi ada kesan yangs aya tangkap, pendekatan Jokowi dengan pendekatan Jakarta, berbeda," katanya.

Tribun Network mencatat, Jokowi sampai tiga kali menyebut adanya persepsi yang berbeda di masayarakat tersebut. "Pelaksanaan di lapangan kadang berbeda dengan apa yangs aya tafsir dan inginkan. Jadi yang saya tangkap, di masyarakat ada persepsi, pendekatan Jokodi dengan pendekatan Jakarta, berberda. Ini yang ingin saya sambung," kata Jokowi menandaskan.

Baca: Sulut Targetkan 16 Juta Turis di 2025

Namun dia tidak menjelaskan mendetail, apa maksud perbedaan antara pendekatan yang dia lakukan dengan 'Jakarta'. Dia juga tidak mengurai 'Jakarta' yang dimaksud, apakah merujuk pada satu institusi atau lembaga.

Jokowi menampik akan membuka perundingan, dengan pihak lain termasuk negara asing, yang ingin memisahkan Papua  dari Indonesia.  "Tidak ada lagi perundingan. Vanuatu misalnya, tiap tahun bisa saja memasukkan ageneda soal Papua pada sidang PBB. Memang dia tiap tahun bicara di podium soal Papua, ndak apa-apa, sebab tidak ada yang mendengarkan.

Presiden Jokowi mengundang berdialog lebih dari 35 pemipin redaksi media massa nasional di istana negara, Selasa (3/9) siang. Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara, Pratigno, melayani diskusi mulai sekitar pukul 11.30 hingga pukul 12.55 WIB.

Tiga tema pokok yang dibahas, yakni situasi terkini menyangkut gejolak di Papua, keputusan pemin dahan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur, dan menyangkut  pemilihan calon pimpinan KPK.

Lalu, apakah pendekatan yang dilakukan Jokowi terhadap masyarakat Papua? Pertama pendekatan dialogis. "Terkait Papua, sejak awal, kami punya beberapa pendekatan yang kami lakukan.

Baca: Benny Wenda: Wiranto Gunakan Saya

Pertama, adalah pendekatan dialog. Yakni bertemu secara langsung dengan masyarakat, bertemu dengan tokoh-tokoh adat dan pemuka masyarakat, tentu juga dengan gubernur," ujar Jokowi, mantan Gubernru DKI Jakarta, dan mantan Wali Kota Solo.

Saat berkunjung ke lapangan, Jokowi mengaku lebih senang langsung bertemu dengan rakyat. Sekali waktu saat ia akan kunjungan ke Nduga, Papua, Panglima TNI dan Kapolri tidak setuju, karena situasi tidak memungkinkan.

"Tapi saya tetap berangkat naik helikopter agar dapat mengecek langsung situasi di lapangan, dan bertemu rakyat. Sekali kesempatan bertemu dengan pelajar Indonesia di Selandiabaru, Maret 2018, Jokowi mengatakan, ternyata, di Nduga, jalan beraspal sama sekali belum ada.

"Saya sering kali ke Papua. Dalam setahun, bisa tiga kali saya ke Papua. (Sejak dilantik 20 Oktober 2014) sampai saat ini, sudah 12 kali saya berkunjung ke sana," ujar Jokowi.

Kedua, pendekatan membangun simbol kebanggaan Papua, terutama di perbatasan. Pemerintah terus berusaha meningkatkan pembangunan di perbatasan, misalnya mendirikan pos perbatasan yang lebih bagus dan gede, yang menjadi kebanggaan orang Papua.

Ketiga, pendekatan pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat setempat harus dapat menikmati kekayaan alamnya. "Ada yang menyebut politik negara kita, banyak yang mengambil dari Freeport tetapi tidak mengembalikan ke Papua. Saya kira ini keliru. Saya bisa buka-bukaan saja, tahun 2016, kita mendapat Rp 26 triliun dari sana, dan kita kembalikan senilai Rp 92 triliun," ujar Jokowi.

Keempat, pendekatan keadilan sosial. Seterusnya pendekatan keadilan sosial melalui harga bahan bakar. Satu malam, di Papua, saya tanya harga bensin. Katanya, harganya Rp 60 ribu per liter.

Itu dalam situasi normal. Tetapi kalau cuaca buruk, pesawat tidak bisa mendarat, harga bahan bakar bisa naik tidak karuan, sampai Rp 100 ribu per liter. Coba bayangkan," kata Jokowi.

Mengatasi kesenjangan harga BBM jenis premium, pemerintah menerapkan satu harga secara nasional. Harga premium di Papua, Kalimantan, Pulau Jawa dan daerah-daerah lain di Indonesia adalah Rp 6.450 per liter.

Kelima, pendekatan pembangunan infrstruktur. Persoalan lain yang sering dikritik adalah masih adanya gizi buruk dan kelaparan di Papua. "Itu memang fakta. Sebab dokter tidak mau ke Papua.

Pemerintah pernah kirim 24 dokter, tapi enggak ada seminggu, 24 dokter itu balik semua. Tidak tahan, sebab jalan tidak ada. Itulah sebabnya, infrastruktur transportasi (Trans Papua, Red) kita bangun, supaya ada jalan," ujar Jokowi.

Pemerintah membangun ruas jalan Trans Papua sepanjang 4.330 kilometer, dan ditargetkan dapat tembus keseluruhan pada tahun 2020 mendatang.

"Jadi kalau ada yang bilang, 'gizi buruk dan kelaparan kok masih ada di Papua', lha kenyataannya memang seperti itu. Bagaimana masalah kesehatan bisa diatasi, karena memang sulit mendapatkan dokter. Dokter tidak ada," ujar Jokowi.

Keenam, peningkatan perekonomian. Masih terkait peningkatan kesejahteraan warga Papua, Presiden mengatakan pemerintah juga telah membangun pasar-pasar tradisional, antara lain di Jayapura.

Ke depan, presiden akan konsentrasi meningkatkan pengembangan sumber daya manusia. "Ke depan, kami akan fokus maslah otsus (otonomu khusus) dengan pendampingan," ujarnya. Jokowi mencontohkan, pemerintah akan membangun kawasan ekonomi di Papua. (amb)