Relawan Jokowi Usul Ahok Menteri PAN-RB
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) alias BTP diusulkan masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) alias BTP diusulkan masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Ahok didorong untuk menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Usulan ini digaungkan sejumlah organisasi relawan Jokowi-Maruf pada Pilpres 2019. Nama Ahok diusulkan 20 organisasi relawan dalam perhelatan Konvensi Kabinet Jilid II Harapan Rakyat.
Baca: Data Terbaru Satlantas, Setiap Hari Terjadi Satu Lakalantas di Manado, Sudah 38 Orang Tewas
"Basuki Tjahaja Purnama sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," ujar Ketua Pelaksana, Adi Kurniawan dalam konferensi pers di kawasan Juanda, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).
Selain mengusulkan nama Ahok, nama Irma Suryani Chaniago pun diusulkan menjadi Menteri Ketenagakerjaan, Eva Kusuma Sundari sebagai Menteri Koperasi dan UMKM, Suprapto untuk Menteri Perhubungan, dan Abdul Razak Wawo sebagai Menteri BUMN.
Selanjutnya, ada nama Firman Jaya Daeli yang didorong menjadi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Moeldoko menjadi Menko Polhukam, dan Sri Mulyani untuk posisi serupa sebagai Menteri Keuangan.
Baca: Nama Capim KPK Sudah di Tangan Presiden Jokowi, Lili Pintauli Siregar Jadi Satu-satunya Perempuan
Presiden Jokowi mengatakan kerap mendapat pertanyaan dari sejumlah pihak seputar susunan kabinet baru periode 2019-2024, menjelang pelantikan dirinya pada 20 Oktober mendatang. Jokowi menyebut pertanyaan yang dilontarkan selalu sama.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam Peresmian Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/9). "Pak, siapa si nanti menteri-menterinya. Setiap ketemu yang ditanyain itu terus," kata Jokowi.
Presiden terpilih itu menyebut pihak-pihak tersebut selalu menanyakan tentang posisi seseorang dalam kabinetnya nanti. Jokowi tak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.
Mantan wali kota Solo itu hanya meminta agar semua pihak sabar menunggu kabinet baru diumumkan. Jokowi juga menyampaikan sesuai dengan konstitusi, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden.
Baca: Orang Miskin Bakal Sulit Berobat: Pemerintah ‘Lempar Bola’ Bayar Iuran
"Setiap saat ada pertanyaan itu saya sampaikan konstitusi kita menyatakan bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi jangan ada yang ikut campur," ujarnya.
Meskipun demikian, mantan wali kota Solo itu tak melarang para pihak memberikan usulan dalam pemilihan menteri ini. "Usul boleh, usul boleh, bisik-bisik juga boleh. Tapi seperti tadi yang disampaikan kewenangan presiden, hak prerogatif presiden," tuturnya. (Tribun/cnn)
