Pembatasan Internet di Papua Belum Bisa Dicabut, Begini Penjelasan Polri

TRIBUNMANADO.CO.ID - Jaringan komunikasi lewat sambungan internet di Papua belum stabil.

Itu karena penyebaran konten hoaks terkait Papua di internet masih belum mereda. 

Salah satu pertimbangan polisi adalah meningkatnya berita bohong atau hoaks yang diduga menjadi pemicu kerusuhan terjadi.

Polisi mencatat kenaikan signifikan dalam jumlah konten hoaks terkait Papua.

Selama 14-27 Agustus 2019, terdeteksi sebanyak 32.000 konten provokatif terkait Papua di media sosial.

Kemudian, selama 28 Agustus-1 September 2019, tercatat penambahan 20.000 konten hoaks. Total konten hoaks selama periode tersebut sebanyak 52.000.

"Dengan pertimbangan itu, untuk sementara dibatasi dulu, enggak di-blok, dibatasi dulu, guna menghindari berita-berita hoaks itu terus meluas di masyarakat sehingga justru bisa memicu kerusuhan," tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2019).

BERITA TERPOPULER: Peluang dan Dampak Bagi Malaysia Setelah Ibu Kota Indonesia Resmi Dipindahkan ke Kaltim, Apa Saja?

BERITA TERPOPULER: Nia Ramadhani Tampil Maraton dengan Suaminya saat Kondangan, Bikin Dia Nggak Diceramah Online Lagi

BERITA TEROPULER: Sandiaga Uno Diusir dan Ditampar Prabowo Subianto? Ini Pengakuan Terbuka Wagub Jakarta ke 30

Selain perkembangan di dunia maya, polisi juga mempertimbangkan situasi di lapangan.

"Di dunia maya sama di sana, ada kaitannya. Dari dunia maya yang sangat masif, jeblok di sana. Ketika ada pembatasan akses internet menurun sangat derastis dan bisa dikendalikan semua kejadian yang ada di lapangan oleh aparat keamanan setempat," tutur dia.

Diketahui sebelumnya, situasi daerah papua kembali mencekam.

Tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur hingga kini masih belum lepas dari sebagian pikiran masyarakat papua.

Ribuan warga di Kota Jayapura, menggelar unjuk rasa, menyikapi dugaan tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

Dalam kerusuhan kemarin massa bertindak anarkis.

Tindakan itu meliputi perusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas umum.

Massa membakar Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan menjebol Lembaga Pemasyarakatan Abepura.
Kemudian, massa merusak pertokoan di Abepura, serta membakar pertokoan di kawasan Entrop, Jayapura, hingga membakar mobil dan perkantoran di Kota Jayapura.

Mengutip Kompas.com, kerusuhan di Jayapura itu bermula saat ribuan pengunjuk rasa bergerak jalan dari Abepura menuju ke Kantor DPR Papua dan Kantor Gubernur Papua yang ada di Kota Jayapura.

Tak berhenti di situ, massa membakar Kantor MRP, melempari ruko dan menjebol Lapas yang ada di Abepura, sehingga diperkirakan ada tahanan atau narapidana yang kabur.

Berita Populer: Siswa SMP Tewas Tertusuk Pisau, Keluarga Korban Sempat Tutupi Kasus, Ini Kronologinya

Berita Populer: Daftar Nama 13 Artis Jadi Anggota DPR RI, Ada yang Masuk 5 Caleg dengan Suara Terbanyak

Berita Populer: 20 Caleg DPR dan DPD Suara Terbanyak, Artis Kalahkan Fadli Zon & Anak SBY hingga Ada 4.132.681 Suara

Kota Jayapura Lumpuh, Rumah Makan Manado Amurang Rata Tanah

Demo ricuh berujung aksi pembakaran massa membuat Kota Jayapura Papua lumpuh total sejak Kamis (29/8/2019).

Informasi dihimpun Tribunmanado.co.id dari Edo, warga Manado yang berada di Jayapura, disebutkan bahwa banyak sekali bangunan yang dibakar massa, temasuk salah satunya Rumah Makan Manado Amurang, milik warga kawanua yang berada di Jalan Koti Jayapura.

“Itu rumah makan warga Kawanua jualan makanan khas Minahasa rata tanah dibakar massa,” ungkap Edo, Jumat (30/8/2019).

Sejumlah fasilitas perkantoran di Kota Jayapua yang dibakar antara lain Kantor Pos, Kantor Bea Cukai, Kantor Grapari, Bank BTN, bangunan-bangunan di kawasan hijau, termasuk kantor Majelis Rakyat Papua habis dibakar massa anarkis.

“Pokoknya sepanjang jalan yang mereka lewati  mulai dari Abepura sampai Jayapura dibakar. Lokasi paling parah di Entrop yang berada di Disktrik Jayapura Selatan. Ada 4-5 mobil dibakar, termasuk kios-kios yang ada di sekitarnya,” jelas Edo.

Bukan hanya aksi pembakaran, kerusuhan berujung ricuh, Kamis (29/8/2019) juga ditambah dengan aksi penjarahan toko dan supermarket.

“Jadi toko-toko dan supermarket dijarah massa yang beringas,” kata Edo.

Edo mengaku, kondisi Kota Jayapura lumpuh total. Semua aktivitas diliburkan menunggu situasi kondusif.

Belum ada korban jiwa yang jatuh akibat kerusuhan dan aksi anarkis ini.

“Sejauh ini baru kerugian material akibat bangunan dibakar, termasuk bangunan-bangunan yang dirusak oleh massa yang melintas,” terangnya.

Edo yang juga merupakan anggota dari Kerukuran Keluarga Kawanua (K3) di Jayapura Papua, menuturkan hingga saat ini belum ada intruksi dari organisasi untuk warga kawanua pulang kampung pasca kerusuhan berujung ricuh anarkis ini.

“Belum ada intruksi. Secara keseluruhan warga kawanua disini masih aman. Kami semua menyerahkan keamanan, keselamatan kami termasuk penanganan kondisi di Kota Jayapura ke apparat. Hanya memang kami diminta menjauhi lokasi-lokasi rawan,” ujarnya. 

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO:

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Polri Sebut Pembatasan Internet di Papua Belum Bisa Dicabut