Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ini Tanggapan Pengguna Jamkesda Bantuan Pemkot Manado

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ini Tanggapan Pengguna Jamkesda Bantuan Pemkot Manado

TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merilis Peraturan Presiden (Perpres) kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Penetapan besaran iuran baru tinggal menunggu penerbitan Perpres yang nantinya akan ditandatangani oleh Jokowi.

Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut menyambut baik kenaikan dalam artian dengan tidak ada pembebanan ke daerah.

"Nah nanti jika kenaikan itu sudah terjadi dan pembebanan ke daerah, ini akan jadi sebuah persoalan bagi daerah," ujarnya, kepada Tribunmanado.co.id, Senin (2/9/2019).

Ia menambahkan, pihaknya saat ini tengah menanggung beban untuk memberikan 100 persen jaminan kesehatan.

"Sekarang ini kita ada beban untuk memberikan 100 persen jaminan kesehatan dan untuk Kota Manado sendiri itu ada 109.848 jiwa yang kita biayai dengan premi Rp 23 ribu, nah kalau itu ditingkatkan kemudian jadi beban kota berarti kita akan kehilangan sumber daya dana untuk membiayai program yang lain," bebernya.

BERITA POPULER:

> Peluang dan Dampak Bagi Malaysia Setelah Ibu Kota Indonesia Resmi Dipindahkan ke Kaltim, Apa Saja?

> Sandiaga Uno Diusir dan Ditampar Prabowo Subianto? Ini Pengakuan Terbuka Wagub Jakarta ke 30

> Bayi Baru Lahir Tewas Dibekap Pakai Celana Dalam, Pelakunya Ternyata Mahasiswi Diputuskan Pacar

Terkait hal tersebut, warga penerima bantuan iuran kesehatan yang dalam ini Jamkesda menanggapi terkait kenaiakan iuran BPJS Kesehatan, sedangkan pemkot hanya bisa menanggung Rp 23 ribu per bulan.

Satu di antaranya, Siti Ceningrat Mohamad, selama ini ia terbantu dengan adanya BPJS kesehatan bantuan dari pemerintah dalam hal ini Jamkesda, namun menurutnya jika dinaikan iuran namun pemerintah kota hanya menanggung Rp 23 ribu hal tersebut sangat disayangkan.

"Selama ini keluarga kami kalau sakit itu untuk berobat hanya berharap di BPJS Kesehatan dari pemerintah, itu saja kalau masuk rumah sakit masih ada obat yang harus dibeli di luar tanggungan BPJS Kesehatan. Jadi kalau sampai naik dan selisih naiknya kami yang bayar kayaknya kurang setuju," beber wanita asal Mapanget.

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUN MANADO:

Ia menambahkan, di dalam keluarga terdapat 5 anggota keluarga dan semuanya menggunakan BPJS Kesehatan yang dijamin oleh pemerintah.

"Kami ada 5 anggota keluarga dan kalau misalnya selisih dari Rp 23 ribu itu kami bayar perbulan, kayaknya kami tidak sanggup," ujar ibu 3 anak itu.

Ia berharap pemerintah baik kota maupun pusat dapat bersinergi untuk memecahkan masalah tersebut dan mencari solusinya.