News
12 Pulau Terluar Indonesia di Provinsi Sulut masih Berstatus 3 T
Pulau yang berpenghuni yakni Miangas, Marampit, Kakorotan, Kabaruan, Marore, Kawio, Kawaluso, Makalehi, dan Mentehage
Penulis: Ryo_Noor | Editor: Maickel Karundeng
lihat foto
TRIBUNMANADO. CO. ID - Provinsi Sulawesi Utara termasuk daerah perbatasan. Provinsi paling utara Indonesia itu berbatasan dengan Negara Filipina.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Sulut, Djemy Gagola mengatakan, Sulut memiliki 12 pulau terluar.
"12 pulau terluar ini 9 berpenghuni dan 3 pulau tidak berpenghuni, " kata Gagola kepada tribunmanado. co. id, Sabtu (31/8/2019).
Pulau yang berpenghuni yakni Miangas, Marampit, Kakorotan, Kabaruan, Marore, Kawio, Kawaluso, Makalehi, dan Mentehage
Sedangkan 3 yang tak berpenghuni yakni Pulau Intata, Batu bawaikang, dan Bongkil.
Gagola mengatakan, saat ini status pulau-pulau tersebut diistilahkan dengan 3 T yaitu terluar, tertinggal dan terpencil, padahal salah satu visi Presiden Jokow. itu membangun dari pinggiran.
"Tinggal kita menjabarkan program, bagaimana suoaya ada perubahan signifikan untuk piroritaskan dan diutamakan 12 pulau kecil terluar, terisitimwa 9 pulau kecil berpenghuni," kata dia.
Baca: Begini Cara Cek Laptop MacBook Bisa Masuk Pesawat Garuda Indonesia atau Tidak
Baca: Wakil II Lumimuut Minsel 2019, Pingkan Tumiwa: Penyebar Hoaks Harus Dihukum Berat
Baca: Depot Elpiji Amurang Beroperasi, Warga Harap Tak Ada Lagi Kelangkaan
Sebenarnya pemerintah pusat menyiapkan Dana Alokasi khusus daerah perbatasan terutama di lokasi prioritas pulau kecil. Menyasar terutama infrastruktur fisik ekonomi, kesra dan pemerintahan
"Pulau kecil ini terluar ini harusnya jadi beranda depan, bagaimana mita memikirkan 18.000 warga yang menjadi penjaga perbatasan," kata dia.
DAK untuk pulau terluar ini membiayai pembangunan infrastruktur, sanitasi lingkungan, transportasi perhubungan, bangun dermaga, pengadaan kapal kapal penyeberangan, kesehagan, pendidikan.
Dananya ada tapi masih ada saja kendala di lapangan agar dana ini bisa mengucur.
Semisal membangun jalan terhambat kesiapan lahan,
"Pembebasan lahan ini kan di APBD kabupaten, ternyata tidak menyiapkan alokasi anggaran cukup, belum sertifikat lah," kata dia
Kemudian, memampuan membuag proposal bantuan, ternyata banyak ditolak "Maka perlu diklat dan bimtek untuk bagaimana ajukan anggaran ini, " kata dia.
Ada lagi faktor cuaca, saat anggaran lolos di lapangan saat pengerjaa harus menghadapi lagi faktor cuaca karena menyangkut pasokan bahan
