Urus Kerusuhan Papua: Simak Wawancana Khusus dengan Wiranto

TRIBUNMANADO.CO.ID - Beberapa saat setelah kunjungannya ke Sorong dan Manokwari beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto masih menemui kerusuhan di Deiyai dan hari ini di Jayapura.

Padahal Wiranto mengaku sudah melakukan dialog dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat hingga tokoh pemuda untuk mencari solusi terbaik secara persuasif.

Tapi kerusuhan di Deiyai beberapa hari lalu justru menimbulkan pertumpahan darah dengan tewasnya satu anggota TNI dan satu masyarakat serta dua anggota TNI dan empat kepolisian mengalami luka-luka.

Baca: Dirut BRI Menolak Dipindah ke BTN: Kementerian BUMN Sebut untuk Refresh

Berikut petikan wawancara Tribun dengan Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).

Kerusuhan di Deiyai mengakibatkan korban meninggal dunia, tanggapan Anda?

Saya kemarin berkunjung ke Sorong dan Manokwari, tentu kita semua menyesalkan aksi demonstrasi sampai jatuh korban, saya kira semua masyarakat menyesalkan itu.  Di Deiyai satu anggota TNI meninggal dunia, dua anggota TNI lainnya mengalami luka, dan empat anggota polisi juga luka-luka. Satu masyarakat juga meninggal dunia karena terkena panah dan senjata dari masyarakat sendiri.

Sebenarnya kalau demonstrasi dilakukan secara baik dan sesuai aturan saya kira tidak perlu khawatir. Kedua soal referendum saya kira sudah tidak pada tempatnya dan tidak perlu disampaikan lagi, karena apa? NKRI sudah final. Perjanjian New York tahun 1962 sudah mengisyaratkan wilayah Papua bagian barat adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga NKRI harga mati termasuk untuk Papua dan Papua Barat.

Apalagi referendum kan lazimnya disampaikan saat warga sebuah negara diminta berpendapat tetap ingin bersama penjajahnya atau merdeka. Tapi Papua ini kan sudah wilayah sah Indonesia jadi tak perlu dikemukakan lagi.

Baca: MA Vonis Ahmad Dhani Tetap Bersalah: Sebarkan Kebencian SARA

Lalu masalah keadilan, pemerintah Indonesia ini telah berupaya maksimal menghadirkan keadilan. Menurut catatan, pendapatan daerah yang disedot ke pusat dari Papua dan Papua Barat sebesar Rp 26 triliun. Tapi anggaran yang digelontorkan ke Papua dan Papua Barat mencapai Rp 92 triliun sehingga kami rasa cukup dan sangat adil.

Kemudian soal kejadian di Malang dan Surabaya, kita sudah sampaikan bahwa jika ada aparat keamanan melakukan pelecehan, upaya paksa, dan melakukan kegiatan di luar batas ya harus ditindak.

Dan masyarakat yang jelas-jelas melakukan penghinaan dan tindakan melanggar hukum diusut secara tuntas sehingga dari segi hukum tak perlu dipermasalahkan lagi.  Kelima soal tuntutan dalam demonstrasi sudah terjawab semua.

Ketika ke sana saya berbicara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda secara persuasif mencari solusi atas masalah yang ada dan semua sudah terjawab sebenarnya. Sehingga kalau ada aksi demonstrasi lanjutan kami khawatir justru ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang merugikan masyarakat. 

Baca: Begini Ceritanya Sri Selamat dari Amukan Angin: Dua Mobil Ringsek Tertimpa Pohon

Saya juga dengar ada kerusuhan lagi dari Abepura ke Jayapura yang membakar Gedung Majelis Rakyat Papua dan menjebol rumah tahanan. Lalu sempat ada yang rusak bandara. Padahal itu semua dibangun pakai uang rakyat, yang rugi rakyat juga. Jadi kalau demonstrasi sampai merusak itu semua ya salah.

Aparat keamanan juga sudah diimbau agar tak menggunakan pendekatan represif, lakukan pendekatan persuasif terukur, tanpa senjata dan peluru tajam. Tapi kondisi itu jangan kemudian dimanfaatkan untuk melukai aparat, tidak manusiawi itu. Pasti bukan pendemo itu.

Jokowi kapan akan ke Papua?

Pemerintah saat ini sedang berusaha sekuat tenaga, tidak mendiamkan kerusuhan di Papua ini. Pemerintah berusaha menghadirkan cara-cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini.

Presiden beberapa hari ini terus memanggil kami untuk mencari cara dan solusi terbaik. Beliau berjanji akan ke Papua dan Papua Barat jika provokasi sudah selesai.

Kita seharusnya menyelesaikan ini tanpa emosi dan berpedoman pada persatuan dan kesatuan bangsa.  Kita juga harus ingat 90 persen masyarakat Papua memilih Pak Joko Widodo yang berarti setuju beliau sebagai Presiden lima tahun mendatang.

Kalau kemudian ada demonstrasi sampai kerusuhan bahkan menimbulkan korban jiwa sama saja mengingkari hasil Pemilu tersebut.

Soal pemblokiran internet di Papua akan sampai kapan?

Salah satu propaganda untuk menyerang pemerintah adalah menyebarkan berita bohong lewat media sosial, lewat internet. Yang bertujuan memprovokasi dan membakar emosi masyarakat.

Saya tak akan ragu-ragu untuk memperlambat internet di sana jika sudah membahayakan kepentingan nasional. Kalau itu dilakukan pemerintah artinya bukan sewenang-wenang atau melanggar hukum, tapi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.

Di sini saya minta masyarakat Papua jangan mudah diadu domba dan diprovokasi. Memang banyak yang tidak senang ada perdamaian di negeri ini, ada yang tidak senang pemerintah berhasil membangun Papua.

Mereka menggunakan momen ini untuk mengacau.  Saya berharap masyarakat Papua dan Papua Barat tidak mudah termakan berita bohong yang provokatif.

Kemarin ada isu enam warga ditembak dan diumumkan di luar negeri, padahal dari masyarakat yang meninggal satu dan terkena panah masyarakat lainnya. Justru ada satu anggota TNI yang meninggal, dua lainnya terluka, dan empat polisi terluka. Itu mengadu domba

Sampai kapan?

Ya sampai aman.

Lalu soal pengibaran bendera bintang kejora?

Ya tidak boleh itu. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia kan hanya satu, Merah Putih. Kalau ada bendera lain apalagi di depan istana pasti ada hukum dan undang-undangnya.

Masyarakat juga harus belajar mengikuti undang-undang supaya tidak melanggar. Pemerintah tidak akan berbuat sewenang-wenang karena pemerintah selalu bertindak sesuai undang-undang.

Jokowi Terus Pantau Kondisi Jayapura

Hingga Kamis (29/8) malam kondisi Jayapura dilaporkan belum kondusif betul. Tak pelak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tetap memantau dari jarak jauh perkembangan situasi di iu kota Provinsi Papua itu.

"Saya terus mengikuti dan juga saya sudah mendapat laporan situasi terkini di Papua, khususnya di Jayapura. Saya minta masyarakat juga tenang," ucap Jokowi ketika ditemui di Alun-alun Purworejo, Kamis.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap masyarakat tidak melakukan tindakan anarkis, karena semua pihak bakal dirugikan. Terlebih apabila ada fasilitas umum yang rusak. Jokowi juga mengajak semua pihak menjaga tanah Papua tetap damai dan mewujudkan kemajuan.

Mabes Polri mengakui tengah mengalami kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan jajarannya di Papua. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal kesulitan mengetahui kondisi terkini di Papua.

"Pak Kadiv coba berkomunikasi dengan teman-teman. Lagi kesulitan. Semua lagi ada kendala terkait masalah telekomunikasi," ujar Dedi, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan berdasar informasi terakhir, terdapat sejumlah kerusakan fisik pada properti serta fasilitas publik di Jayapura. "Beberapa properti masyarakat ada yang rusak, fasilitas publik ada yang terbakar. Namun demikian aparat TNI-Polri berusaha semaksimal mungkin mendinginkan situasi bersama tokoh masyarakat," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga mengaku terus melakukan pemantauan terhadap situasi terkini di Jayapura. Menurutnya, kondisi Papua saat ini sudah mulai kondusif, meskipun masih terjadi sedikit gesekan dengan aparat keamanan.

"Tim Otda (otonomi daerah) kami terus memonitor pemda setempat, semua jalan terus, tidak ada masalah. Soal pelayanan masyarakat semua jalan terus," ujar Tjahjo seusai rapat internal dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis.

Tjahjo minta agar dalam menggelar aksi damai, warga Papua tidak mengibarkan bendera bintang kejora. "'Asal tidak anarkis, tidak mengibarkan bendera (bintang kejora), silakan saja," jelas Tjahjo.

Lebih lanjut ia menekankan pemerintah tetap mendengarkan aspirasi warga Papua, selama aspirasi tersebut tidak menyimpang dari permasalahan saat ini. "Kami dengarkan tapi jangan terus bicara menyimpang dari pokok masalah," kata Tjahjo.

Dari Jayapura dilaporkan sebagian masyarakat memilih untuk bermalam di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) X di Kawasan Hamadi, Jayapura. Mereka berasal dari kawasan sekitar Entrop, Hamadi.

Ibu-ibu dan anak-anak memilih menginap di markas militer sedang pria dewasa tetap tinggal untuk menjaga rumah. Massa pengunjuk rasa sebelumnya sempat melakukan pembakaran beberapa gedung dan pertokoan sepanjang Abepura, Entrop dan Jayapura, termasuk kantor Telkomsel dan Pos Jayapura. (tribunnetwork/fel/fit)