Urus Kerusuhan Papua: Simak Wawancana Khusus dengan Wiranto

Beberapa saat setelah kunjungannya ke Sorong dan Manokwari beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum

Urus Kerusuhan Papua: Simak Wawancana Khusus dengan Wiranto
WARTA KOTA/henry lopulalan
KERUSUHAN MANOKWARI--Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Wiranto, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo dan pihak-pihak terkait dalam jumpapres usai pertemuan membahas kerusuhan di Manokwari, Papua Barat dikantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin,(19/8/2019). Keributan makin memanas akibat ulah para penyebar berita bohong atau hoaks dan meminta aparat hukum untuk mengusut tuntas pelanggar hukum pada kejadian tersebut. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Beberapa saat setelah kunjungannya ke Sorong dan Manokwari beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto masih menemui kerusuhan di Deiyai dan hari ini di Jayapura.

Padahal Wiranto mengaku sudah melakukan dialog dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat hingga tokoh pemuda untuk mencari solusi terbaik secara persuasif.

Tapi kerusuhan di Deiyai beberapa hari lalu justru menimbulkan pertumpahan darah dengan tewasnya satu anggota TNI dan satu masyarakat serta dua anggota TNI dan empat kepolisian mengalami luka-luka.

Baca: Dirut BRI Menolak Dipindah ke BTN: Kementerian BUMN Sebut untuk Refresh

Berikut petikan wawancara Tribun dengan Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).

Kerusuhan di Deiyai mengakibatkan korban meninggal dunia, tanggapan Anda?

Saya kemarin berkunjung ke Sorong dan Manokwari, tentu kita semua menyesalkan aksi demonstrasi sampai jatuh korban, saya kira semua masyarakat menyesalkan itu.  Di Deiyai satu anggota TNI meninggal dunia, dua anggota TNI lainnya mengalami luka, dan empat anggota polisi juga luka-luka. Satu masyarakat juga meninggal dunia karena terkena panah dan senjata dari masyarakat sendiri.

Sebenarnya kalau demonstrasi dilakukan secara baik dan sesuai aturan saya kira tidak perlu khawatir. Kedua soal referendum saya kira sudah tidak pada tempatnya dan tidak perlu disampaikan lagi, karena apa? NKRI sudah final. Perjanjian New York tahun 1962 sudah mengisyaratkan wilayah Papua bagian barat adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga NKRI harga mati termasuk untuk Papua dan Papua Barat.

Apalagi referendum kan lazimnya disampaikan saat warga sebuah negara diminta berpendapat tetap ingin bersama penjajahnya atau merdeka. Tapi Papua ini kan sudah wilayah sah Indonesia jadi tak perlu dikemukakan lagi.

Baca: MA Vonis Ahmad Dhani Tetap Bersalah: Sebarkan Kebencian SARA

Lalu masalah keadilan, pemerintah Indonesia ini telah berupaya maksimal menghadirkan keadilan. Menurut catatan, pendapatan daerah yang disedot ke pusat dari Papua dan Papua Barat sebesar Rp 26 triliun. Tapi anggaran yang digelontorkan ke Papua dan Papua Barat mencapai Rp 92 triliun sehingga kami rasa cukup dan sangat adil.

Kemudian soal kejadian di Malang dan Surabaya, kita sudah sampaikan bahwa jika ada aparat keamanan melakukan pelecehan, upaya paksa, dan melakukan kegiatan di luar batas ya harus ditindak.

Halaman
1234
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved