Press Release

Dunia memposisikan Perlindungan Konsumen dengan peran ekonomi politik mewujudkan manfaat pembangunan berkelanjutan melalui tata ekonomi dunia.

Perlindungan Konsumen dipandang sebagai platform universal masyarakat dunia (international society) yang menyatukan kepentingan negara bangsa, dunia usaha dan konsumen, meraih sasaran pembangunan berkelanjutan, termasuk di Era Ekonomi Digital.

Hal itu dinyatakan oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Ardiansyah Parman, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Hotel Borobudur Jakarta hari Kamis (29/8/2019).

Instrumen Perlindungan Konsumen Bagian Pengaturan Tata Ekonomi Global 

Pengaturan perlindungan konsumen negara bangsa semakin sentral sebagai instrumen ekonomi internasional.

Indonesia harus segera mampu memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan konsumen di era ekonomi digital.

Perlindungan Konsumen (baca: warga negara) perlu menjadi jiwa Amandemen UU PK, UU Kerahasiaan Data Pribadi, Kebijakan Perdagangan melalui Sistem Eletronik, dan lebih penting maupun hadirnya strategi ekonomi digital yang mumpuni bagi masyarakat Indonesia.

Menuju tahun 2024, upaya perlindungan konsumen dihadapkan pada orkestrasi pembangunan nasional untuk mewujudkan Produk Domestik Bruto senilai 24 ribu trlliun rupiah.

Target pendapatan per capital diproyeksikan US$ 5930 di tahun 2024, dengan berbagai indikator
sosial ekonomi lain yang menyertainya.