Ibu Kota Baru Ancam Satwa Endemik

"Pasti dengan multi years kontrak, kalau multi years kontrak tahun pertama tidak harus penuh jadi apalagi kita sudah menargetkan mulai paling cepat pertengahan tahun depan," ujar Basuki di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/8).

Lanjut dia, paling cepat peletakan batu pertama ditargetkan akan berlangsung pada semester kedua tahun 2020. Saat ini pihaknya masih melengkapi rancangan rencana tata bangunan lingkungan (RBTL) kawasan ibu kota negara baru sambil menunggu payung hukum rampung di DPR.

"Itu semua pasti dilalui, tapi kan saya tidak bisa menunggu. Setelah beres (UU ibu kota baru selesai di DPR) semua, baru saya mendesain," ungkapnya.

Meski demikian, Basuki menuturkan Kementerian PUPR dan DPR masih perlu mematangkan anggaran pembangunan ibu kota negara baru, termasuk anggaran tersebut apakah diambil dari pos Kementerian PUPR atau pos lainnya.

Baca: Dalam 22 Jam Ungkap Pembunuhan Bapak-Anak: Begini Cerita AKBP Nasriadi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyiapkan sejumlah infrastruktur angkutan massal yang terintegrasi dan ramah lingkungan di calon ibu kota. Budi mengatakan Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur transportasi massal. Tujuannya angkutan massal menjadi pilihan utama bagi masyarakat di ibu kota negara baru nanti.

“Kita konsisten untuk transportasi (berbasis) kendaraan massal untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. Kalaupun ada kendaraan pribadi, saya inginkan kendaraan bertenaga listrik yang beroperasi,” ungkap Budi di Jakarta, Rabu (28/8).

Budi menuturkan sejumlah infrastruktur transportasi yang akan dibangun dan dikembangkan adalah Moda Raya Terpadu (MRT), Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT). “Jadi pembangunan ini merupakan rencana jangka panjang. Kita akan bangun secara bertahap,” imbuhnya.

Terkait infrastruktur transportasi udara dan laut, Budi menjelaskan pengembangan bandara dan pelabuhan akan dilakukan untuk mendukung konektivitas transportasi dari dan ke Kalimantan.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara. Tito mengatakan Mabes Polri juga akan pindah ke ibu kota negara baru.

"Prinsip dari Polri pasti akan mendukung kebijakan dari pak Presiden," ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (29/8).

Ia mengatakan bentuk dukungan Polri dilakukan dalam dua hal penting. Pertama, yakni mengamankan Kalimantan Timur dari para spekulan tanah yang berkompetisi mencari keuntungan dan menimbulkan konflik disana.

"Kita menjaga situasi wilayah masyarakat sana juga agar mereka welcome dan tidak menimbulkan konflik resistensi," ucapnya.

Kedua, mantan Kapolda Metro Jaya itu memastikan pula Korps Bhayangkara akan mendukung dengan cara mengikuti grand design yang dibuat oleh pemerintah.

"Pasti akan membuat desain kantor dan asramanya sesuai dengan desain yang dibuat grand design pemerintah karena ini desain yang tidak bisa dibuat dengan cara sendiri. Kita akan sesuaikan, tapi teknis apa yang diperlukan untuk satuan mana, tentu akan dikoordinasikan," pungkasnya. (Tribun Network/rez/mam/rin//rey/dit)