Prabowo Siap Serahkan Lahan Ibu Kota Baru

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA – Politikus Partai Gerindra membenarkan kepemilikan lahan keluarga Prabowo Subianto di lokasi yang akan menjadi ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Namun demikian, Prabowo Subianto siap menyerahkan lahan yang dia miliki jika dibutuhkan untuk menjadi bagian dari ibu kota negara baru.

Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, menjelaskan soal lahan yang disebut-sebut milik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Baca: Gubernur Papua Gagal Temui Mahasiswa: Begini Ceritanya

Dahnil menuturkan tanah tersebut bukan miliki Prabowo Subianto, melainkan milik Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo, melalui perusahaan PT Ashari Grup.

"Itu yang digunakan untuk pilot project energi terbarukan melalui pohon aren yang sempat dipresentasikan oleh Pak Hashim," ujar Dahnil ketika dihubungi, Selasa (26/8).

Dahnil menjelaskan lahan tersebut merupakan hutan industrik dan perkebunan. Prabowo memang memiliki lahan, namun menurut Dahnil lahan tersebut berada di Berau, Kalimantan Timur.

Dahnil menegaskan Prabowo tidak memiliki lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara.
"Di situ tidak ada. Beliau punya di Berau," pungkas Dahnil.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan terdapat lahan milik Hashim Djojohadikusumo di satu dari dua kabupaten yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai ibu kota negara baru, yaitu di Penajam Paser Utara. Namun demikian, Edhy mengaku tidak mengetahui detail lokasi lahan milik Hashim.

Edhy meminta kepemilikan lahan yang dikuasai Hashim Djojohadikusumo tidak perlu menjadi polemik. Edhy mengatakan Prabowo akan menyerahkan lahan tersebut bila digunakan untuk kepentingan negara.

Baca: Inggris-AS Dukung Otonomi Hong Kong

"Pak Prabowo telah menyampaikan kepada publik, kepada semua rakyat Indonesia, manakala diperlukan untuk kepentingan negara, Beliau siap memberikan apapun yang Beliau miliki," ujar Edhy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8).

Hal yang sama diutarakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra Andre Rosiade. Menurut Andre bila ibu kota negara nanti berada tepat di atas lahan milik keluarga Prabowo, maka akan diserahkan untuk kepentingan negara.

"Kalau memang negara membutuhkan, seperti yang disampaikan, Pak Prabowo akan menyerahkan untuk negara kalau memang ada lokasi yang terpakai," katanya.

Menurut Andre lahan miliki Hashim tersebut merupakan perkebunan di wilayah Penajam Paser Utara. Lahan tersebut sejak lama dimiliki oleh Hashim. Saat ini menurutnya ada penggiringan opini seolah olah Prabowo diuntungkan dengan penetapan ibu kota baru di Kaltim.

"Mungkin ada penggiringan opini seakan-akan Pak Prabowo yang diuntungkan. Padahal sudah jelas Prabowo akan menyerahkan apapun untuk kepentingan negara," pungkasnya.

Edhy Prabowo mengungkapkan selama ini Partai Gerindra mengusulkan ibu kota negara tidak dipindah ke Kalimantan Timur. Mereka mengusulkan ibu kota negara dipindah ke Jonggol, Jawa Barat.

"Kami sampaikan, kami sendiri itu mengusulkan bukan di Kaltim, di Jonggol. Kenapa harus ke Kaltim kalau di Jonggol bisa? Itu saran kami. Ya memang saya sudah lihat ada polemik tentang lahan," pungkasnya.

Baca: Dua Hari Lagi Operasi Patuh, Satlantas Polresta Manado Akan Lakukan Ini

Sebelumnya mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan dalam laman pribadinya Disway.id menyebut terdapat lahan milik Prabowo Subianto di kabupaten yang menjadi ibu kota baru Indonesia.

Menurut Dahlan ketika masih hutan belantara lahan di Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara itu dikuasai oleh perusahaan asing ITCI (International Timber Corporation Indonesia), yang berpusat di Oregon, Amerika Serikat.

Perusahaan tersebut memiliki hak penebangan hutan yang kayu-kayunya diekspor ke luar negeri. Kini lahan tersebut tidak dikuasai ITCI lagi, melainkan oleh Prabowo Subianto.

"Tentu sudah tidak ada lagi hutan itu di sana. Juga tidak ada lagi ITCI. Pemilik perusahaan itu sudah bukan orang Amerika lagi. Sudah berganti orang Indonesia. Namanya Prabowo Subianto," ujar Dahlan seperti dikutip Selasa (27/8).

Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Nasional mencatat industri tambang dan perkebunan menguasai mayoritas kawasan Kalimantan Timur. Menurut Koordinator Jatam Merah Johansyah oligarki daratan Kalimantan Timur seluas 12,7 juta hektare dikuasai konsesi tambang sebesar 43 persen dan perkebunan 29 persen.

Merah mengatakan terdapat 1.190 izin usaha pertambangan yang berada di dua kabupaten pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari total izin yang diterbitkan pemerintah Kalimantan Timur sebanyak 625 izin berada di Kutai Kartanegara.

Izin tambang itu berada di Kecamatan Samboja dan Bukit Soeharto yang digadang-gadang menjadi calon wilayah ibu kota baru. Merah menerangkan Singlurus Pratama merupakan pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) seluas 24.760 hektare.

"PT Singlurus Pratama sebagai perusahaan tambang terbesar di Samboja akan sangat diuntungkan," jelas Merah.

Sama seperti di Kutai Kartanegara, Merah mengatakan kawasan Penajam turut jadi bagian ibu kota yang merupakan lokasi konsesi PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan PT ITCI Kartika Utama. Perusahaan hutan tanaman industri (HTI) dan hak pengusahaan hutan (HPH) milik pengusaha Hashim Djojohadikusumo.
"Lokasinya berada di Kecamatan Sepaku Penajam," ungkap Merah.

Bukan Milik Prabowo, Hashim dan Luhut

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil membantah lahan lokasi ibu kota baru negara dikuasai oleh Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, serta Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Ia menyebut terdapat hutan tanaman industri yang menjadi bagian dari daerah ibu kota baru, namun HTI tersebut bukan milik mereka.

"Sepanjang yang saya tahu tidak ada yang disebutkan nama tersebut (Hashim dan Luhut), bahwa ada HTI yang akan kena, itu iya, tapi bukan milik yang disebutkan tadi," kata Sofyan di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (27/8).

Lebih lanjut, Sofyan mengatakan pemerintah belum bisa menyebutkan lokasi detail dari ibu kota negara baru yang berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Kini pihaknya tengah melakukan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) di lokasi ibu kota baru.

"Tapi kita belum bisa umumkan. Detailnya masih kita verifikasi. Sekarang tim kita di lapangan sedang melakukan IP4T. Kalau IP4T sudah selesai kita akan tahu, dari indikasi awal IP4T itu lebih dari 90 persen adalah tanah negara," jelasnya.

Sofyan juga memastikan jika nantinya harus ada pembebasan lahan yang akan dipakai untuk lokasi ibu kota baru maka hal tersebut akan diselesaikan secara baik. "Saya pikir, tanah itu relatif baik, tidak terlalu rumit karena banyaknya tanah negara, tapi sepengatahuan saya sampai sekarang tidak ada nama-nama itu," pungkasnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melihat lahan yang akan dibangun ibu kota baru di Kalimantan Timur sudah bukan milik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kemarin itu eks ITCI (International Timber Corporation Indonesia), katanya si bukan lagi kepemilikan Prabowo," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (27/8).

Mantan Panglima TNI itu memastikan tanah yang akan dibangun ibu kota merupakan tanah yang dimiliki pemerintah. Namun demikian, Moeldoko tidak menampik lahan tersebut pernah dikelola oleh pihak swasta yang kini telah diambil kembali oleh negara.
"Sepertinya begitu (sudah diambil negara, red), tapi kan ada tahapannya," kata Moeldoko. 

ASN Dapat Rumah di Ibu Kota Baru

Pemerintah menjamin aparatur sipil negara (ASN) kementerian atau lembaga pusat akan mendapatkan fasilitas rumah di ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Nantinya aparatur sipil negara yang pindah ke Kalimantan Timur tidak perlu mengontrak atau membeli rumah.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/8). Syafruddin mengatakan berkat fasilitas perumahan yang disiapkan oleh negara, ASN nanti tidak perlu mengontrak atau membeli rumah di Kalimantan Timur.

Dia mencontohkan ASN yang bekerja di Jakarta, tapi tinggal di Bekasi harus berangkat bekerja sepagi mungkin.
"Kalau tinggal di Jakarta mengontrak di Bekasi, harus berangkat jam 04.00 subuh dari Bekasi menuju Jakarta," ujar Syafruddin.

Tak hanya fasilitas perumahan, pemerintah juga menyediakan fasilitas perkantoran, pendidikan yang memadai dan kesehatan yang lengkap. Oleh karena itu, kehidupan aparatur sipil negara di ibu kota negara baru akan efisien.
"Semua ada. Justru di sana bisa efisien kalau ASN pindah ke sana," kata Syafruddin.

Syafruddin mengungkapkan Presiden Joko Widodo akan menerapkan konsep Green and Smart City di ibu kota negara baru. "Kemudian transportasi, mungkin saja di sana karena itu smart city and green city cukup berjalan 500 meter dari rumah ke kantor," ujar Syaruddin.

Sejauh ini, KemenPAN-RB mendata ada sekitar 180 ribu ASN di kementerian, lembaga dan badan-badan di tingkat pusat yang akan pindah ke ibu kota baru.

Syafruddin mengatakan nanti dari jumlah tersebut diperkirakan 30 persen di antaranya tidak ikut pindah. Alasannya adalah saat masa pemindahan yang direncanakan mulai 2024, 30 persen ASN itu memasuki masa pensiun.

"Mereka juga sebagian itu akan pensiun, paling tidak ada yang kena pensiun tahun ini, tahun depan atau nanti 2021 atau sampai 2024," kata dia.

Dirinya berharap agar para ASN tidak perlu khawatir berlebihan terkait pemindahan ke ibu kota baru ini. Menurut Syafruddin pemindahan ibu kota adalah niat yang baik bagi semua bangsa yang mengininkan kemajuan.

"Yang kedua, mari kita berpikir begini, tidak ada satupun negara di dunia ini manakala mengambil kebijakan akan membuat susah aparatnya atau masyarakatnya. Pasti manfaatnya akan besar bagi siapapun. Khususnya ASN," jelas dia.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan semua ASN yang berada di tingkat pusat harus siap dipindahkan ke ibu kota negara baru. ASN tidak boleh menolak bila dipindahtugaskan.

"Kan saat daftar sudah jelas sebagai ASN harus siap ditempatkan di mana saja di wilayah NKRI," kata Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan kepada Kompas.com, Selasa (27/8).

Hal ini disampaikan Ridwan menanggapi hasil survei yang menyebut para ASN menolak pindah ke ibu kota baru. Ridwan meyakini penolakan para ASN itu hanya spontanitas saat ditanya oleh surveyor.

Namun demikian, jika memang nantinya ada perintah dari negara untuk dipindahtugaskan, maka Ridwan yakin mayoritas ASN tidak akan menolak. Ridwan menegaskan akan ada sanksi bagi ASN yang menolak untuk dipindahtugaskan.

"Sesuai UU ada aturannya terkait sanksi, tapi kita jangan bicara jauh ke sana dulu karena ini prosesnya masih panjang," ujar Ridwan.

Ridwan mengaku sampai saat ini belum ada keputusan kementerian dan lembaga mana saja yang akan dipindah ke ibu kota baru. Menurut dia tidak semua instansi pemerintah akan dipindah ke Kalimantan Timur.

"Harusnya cukup fungsi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan lembaga kepresidenan," ujar Ridwan.

BKN memprediksi ada sekitar 600.000 ASN di kementerian/lembaga yang akan dipindahtugaskan ke ibu kota baru. "Perkiraan dari total 900.000 PNS kementerian/lembaga yang ada saat ini, 600.000 yang akan dipindahkan," kata Ridwan. (Tribun Network/rin/kps)