Indria Samego Puji Keberanian Jokowi Memindahkan Ibu Kota Negara, Luas 180 Ribu Hektare
Keberanian Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara diapresiasi berbagai kalangan, termasuk para politisi.
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Keberanian Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara diapresiasi berbagai kalangan, termasuk para politisi.
Baca: Liga III Zona Bolmong Raya Digelar 1 September, Kotamobagu Tuan Rumah
Baca: Dukun Palsu Ini Mengaku Dibantu Nyi Roro Kidul, Bisa Ubah Beras Jadi Sebatang Emas
Baca: Cerita Pertemuan Ruben Onsu Dengan Betrand Peto, Berawal dari Tawaran Jadi Produser
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mendukung rencana berani Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Bagi Indria Samego, rencana pemindahan ibu kota negara ini adalah terobosan berani dari seorang kepala Negara.
"Jokowi memiliki keberanian untuk membuat terobosan. Selama tidak ada yang dilanggar aturan, dia akan melakukannya," ujar Indria Samego yang juga anggota dewan pakar The Habibie Center, Jumat (23/8/2019).
Dia yakin rencana pemindahan ibu kota sudah disertai kajian-kajian komprehensif termasuk mengenai kalkulasi ekonomi dan skema pembiayaannya.
"Kalkulasi ekonominya juga sangat berani. Meskipun negara tak punya banyak uang, dia yakin negara tak sulit mendapatkannya," jelas Indria Samego.

Baca: Menurut Mendagri, Ibu Kota Baru Nantinya Akan Mirip BSD City di Tangerang Selatan
Baca: DPR Buka Peluang Bentuk Pansus RUU Pemindahan Ibu Kota
Selama punya prospek bisnis, imbuh dia, Jokowi yakin bisa menggandeng pihak swasta untuk mengambil perannya.
"Cuman, kalkulasi yang menyangkut human security, mesti kita tunggu. Semoga ini pun akan selaras dengan kalkulasi finansial," harapnya.
Presiden Jokowi menyebut Ibu Kota baru Indonesia berada di sebagian di kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kutai Kartanegara.
Total Rencana Pendanaan Ibu Kota Baru Indonesia sebesar Rp 466 Triliun
Jokowi menyebut, total rencana pendanaan untuk Ibu Kota baru Indonesia sebesar Rp 466 triliun.
Menurut Jokowi, sebesar 19 persen pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terutama yang berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta.