Ibu Kota Baru Ancam Paru-paru Bumi: Begini Penjelasan Pemerintah

Jokowi menerangkan alasan pemindahan ibukota ke wilayah Kalimantan Timur berdasarkan hasil kajian yakni resiko ancaman bencana minimal. Bencana dimaksud antara lain banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor.

Alasan kedua, lokasi berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. "Lokasinya berdekatan dengan perkotaan yang tengah berkembang yaitu Samarinda dan Balikpapan. Infrastruktur sudah lengkap," jelas Jokowi.

Alasan terakhir, lahan yang dikuasai oleh pemerintah cukup luas. "Lahan yang dikuasai pemerintah kurang lebih 180 ribu hektare," kata Jokowi. Ia memastikan, pemindahan ibu kota ke wilayah baru melingkupi pusat pemerintahan, sedang pusat bisnis, keuangan, maupun perdagangan tetap berada di Jakarta. 

Beban Jakarta-Jawa Terlalu Berat

Apa alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur? "mengapa harus pindah? Pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, keuangan, perdagangan, dan pusat jasa," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).

Selain itu, kata Jokowi, beban Pulau Jawa saat ini sudah semakin berat karena penduduknya mencapai 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia. Bahkan, produk domestik bruto (PDB) sekarang mayoritas berasal di Pulau Jawa.

Baca: Hendardi Tidak Gentar Penasihat KPK Ancam Mundur

"Beban ini akan semakin berat jika dipindah di Jawa. Kita tidak bisa membiarkan beban Jakarta dan Jawa," ucap Jokowi. Menurut Jokowi, beban Kota Jakarta sebagai kota pusat pemerintahan dan bisnis sudah sangat padat.

Pemerintah telah melakukan kajian terhadap sejumlah calon kawasan ibukota dan menilai jika ibukota pemerintahan tetap di Pulau Jawa, bebannya akan semakin berat.

Indonesia, ujar Presiden, membebankan pusat ekonomi dan pusat pemerintahan di Pulau Jawa sehingga kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan air sudah sangat parah.

"Ini bukan kesalahan pemerintah Provinsi DKI, bukan. Tapi karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan Kota Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Jawa terus meningkat meski sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah," ujar Jokowi.

Menurutnya, pemerintah telah melakukan kajian rencana pemindahan ibu kota selama tiga tahun terakhir. "Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan lokasi ibukota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, " jelasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menjelaskan diperlukan lahan seluas 3.000 hektare untuk pembangunan kantor pemerintahan sebagai tahap pertama pembangunan kawasan ibukota.
Tiga skema

Sedang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan satu skema pembiayaan untuk pembangunan sarana infrastruktur antara lain jalan, bandara, dan pelabuhan di ibukota baru akan dibiayai BUMN dalam bentuk investasi.

Estimasi "cost project" dan pembiayaan fisik ibukota baru akan menggunakan pembiayaan dari tiga sumber yakni APBN, skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan skema kerja sama pemanfaatan.

Total biaya proyek (cost project) dan pembiayaan fisik ibukota negara mencapai Rp 466 triliun. Sumber pembiayaan yakni APBN sebesar Rp 74,44 triliun, skema KPBU Rp 265,2 triliun, dan swasta melalui skema kerja sama pemanfaatan Rp 127,3 triliun.