Ibu Kota Baru Ancam Paru-paru Bumi: Begini Penjelasan Pemerintah

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan memindahkan ibukota ke wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di sebuah kawasan terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten PenajamPaser Utara.

Keputusan itu tak pelak membuat Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, berbunga-bunga. Isran Noor hadir dalam jumpa pers yang digelar Presiden Jokowi di kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (26/8). "Kami siap, pemerintah daerah siap, masyarakat siap," ujar Isran Noor.

Baca: Aher Hubungi KPK Mangkir Pemeriksaan * KPK Imbau Soekarwo Hadiri Pemeriksaan

Ia mengungkapkan, langkah pertama yang akan dilakukan yaitu berkoordinasi dengan empat kepala daerah di Kaltim yakni Wali Kota Samarinda Syaharie Ja'ang, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, serta Bupati Kutai Kartanegera Edi Damansyah. "Tidak ada pilihan, kami harus siap," katanya.

Ketika tiba di kompleks Istana Presiden, Gubernur Isran Noor tampak sumringah. Mengenakan baju batik lengan panjang, Isran tiba di kompleks Istana Presiden sekira pukul 12.29 WIB.

Isran ikut mendampingi Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Ia yakin terpilihnya wilayah Kaltim sebagai ibukota baru menggantikan Jakarta bakal disambut bahagia oleh masyarakat karena pasti berdampak positif. "Ibukota kan simbol identitas bangsa dan negara, semua akan merasakan dampak positifnya," ucapnya.

Isran juga mengaku tidak merasa terbebani ataupun menjadi pusing oleh rencana pemindahan ibukota itu. "Pusing itu karena dibuat-buat. Sebetulnya kan kita tidak perlu pusing.Ngapain pusing-pusing, syukuri dan nikmati," ucapnya.

Isran Noor mengungkapkan, luas lahan yang ditawarkan kepada pemerintah awalnya 250 ribu hektare di kawasan Bukit Soeharto, tetapi Presiden Jokowi mengumumkan tanah negara di kawasan tersebut sekira 180 ribu hektare.

"Kawasan Bukit Soeharto itu adalah bukit produksi, hutan lindung, dan sebagian digunakan untuk hutan riset. Kemudian di selatannya ada namanya kawasan konservasi yaitu pengembangan dan kepentingan orang utan," ujar Isran.

Menurutnya, lahan yang digunakan untuk pembangunan ibukota pastinya memakai tanah hutan industri, bukan hutan lindung. "Iya di situ (hutan produksi) dan tidak ada orang yang ditinggal di sana. Ini akan berdampak positif, bukan untuk kepentingan Kaltim, namun semua yang ada Provinsi Kalimantan Timur. Ini berbatasan langsung dengan Sulawesi bagian barat," ujar Isran.

Baca: IDI Tolak jadi Eksekutor Terpidana Kebiri Kimia: Ini Pengakuan sang Predator Anak

Presiden Jokowi menyebut telah mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), isinya mengajak bersama-sama membuat undang-undang terkait pemindnahan ibukota negara.

"Tadi pagi (Senin pagi), saya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR, dilampiri hasil-hasil kajian mengenai calon ibukota baru tersebut," ujar Jokowi.
Siapkan undang-undang

Setelah mengirim surat tersebut, pemerintah akan mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibukota. "Pemerintah akan segera mempersiapkan RUU untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR," ucapnya.

========================
5 Alasan Jokowi Pilih Kaltim
1. Risiko bencana minimal. Bencana meliputi banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor.
2. Lokasi strategis, berada di tengah-tengah Indonesia.
3. Berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda.
4. Infrastruktur lumayan lengkap.
5. Pemerintah kuasa lahan 180 ribu hektare.
====================

Jokowi menjelaskan, kebutuhan dana untuk pembangunan ibukota baru kurang lebih Rp 466 triliun, yang bersumber dari APBN sebesar 19 persen. "Itupun terutama berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibukota baru dan di DKI Jakarta. Sisanya berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi langsung swasta serta BUMN," papar Jokowi.