Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Pelantikan Anggota DPRD DKI

8 Anggota DPRD Asal PSI Pilih Pakai Pin Kuningan daripada Pakai Pin Emas, Ini Kata Tsamara Amany

Meski tak lolos ambang batas, sehingga calon anggota DPR RI asal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak bisa berkiprah di senayan

Editor: Aswin_Lumintang
TribunStyle.com/ Dok Tribunnews
Tsamara Amany Alatas 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Meski tak lolos ambang batas, sehingga calon anggota DPR RI asal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak bisa berkiprah di senayan, namun delapan anggota DPRD DKI Jakarta yang baru dilantik seakan menjadi tempat paling tepat bagi partai baru ini untuk menunjukkan eksistensinya.

Baca: Tatong Bara Dukung Rencana Pemindahan Ibu Kota Asal tak Ganggu Anggaran Untuk Daerah

Baca: Lihat Sopir Wanita, Penumpang Pria Ini Buka Ritsleting Celananya Dalam Mobil, Ada Yang Keluar

Baca: Jokowi: Ibu Kota Baru Indonesia di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara Kaltim

Hal ini mulai ditunjukkan delapan anggota DPRD dari PSI yang terpilih untuk berkiprah di DKI Jakarta.

Idris Ahmad yang dikenal sebagai Anggota Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta sempat memberikan tanggapan soal pemberian pin emas kepada Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-20124 merupakan pemborosan anggaran.

"Kami menilai bahwa penghambur-hamburan, pemborosan anggaran 1,3 miliar ini tidak perlu dan tidak substantif dengan kinerja DPRD itu sendiri," kata Idris Ahmad kepada wartawan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (21/8/2019).

Dilansir dari Kompas.com, Idris yang merupakan anggota DPRD DKI terpilih untuk periode 2019-2024 menyatakan, pihaknya menolak dan tidak akan menerima pin emas tersebut. Idris mengusulkan agar pin emas diganti dengan pin kuningan atau berbahan dasar lain.

"Kami dari PSI menolak, kami yang pasti tidak akan menerima pin emas tersebut, mungkin kami mengusulkan diminta gantinya dalam bentuk pin kuningan atau bahan dasar yang lain," tandasnya.

Dia juga menyatakan, sebaiknya anggaran dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Baca: Wanita Yang Sudah Pernah Menikah Ini Ditangkap Polisi Karena Edarkan Sabu, Diduga Stres

Baca: Moms, Kenali 6 Pas untuk MPASI Berkualitas

Baca: Ketua MPR Beda Pendapat soal Pemindahan Ibu Kota Negara, Jokowi Ngotot Umumkan Siang Ini

Menurut dia, anggaran semacam itu memperlihatkan bahwa alokasi dana APBD DKI harus benar-benar dikawal, terutama rincian anggarannya.

"Karena anggaran-anggaran DKI ini kan besar. Tapi dari anggaran besar ini perlu diawasi, dikawal benar-benar (khususnya) di anggaran-anggaran rincian detail seperti ini," kata Idris.

Ia juga menyorot soal tidak transparannya proses pembuatan anggaran. "Ini menghawatirkan bagi kami, sudah tidak trasparan.

Dalam arti di website apbddkijakarta.co.id sekarang KUPA-PPS (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara) 2020 hingga saat ini belum diunggah," kata dia.

Pemberian pin emas kepada anggota DPRD DKI Jakarta adalah pemborosan juga disetujui oleh Politisi Partai Serikat Indonesia (PSI), Tsamara Amany.

Dilansir dari kanal Youtube Talkshow TV One pada Minggu (25/8/2019), Tsamara Amany mnenolak rencana pembuatan pin emas bagi anggota DPRD DKI Jakarta.

Pada kesempatan itu, Tsamara Amany meniai pemberian pin emas kepada anggota DPRD DKI Jakarta merupakan suatu pemborosan.

Menurut Tsamara Amany pemberian pin emas untuk mengapresiasi kinerja anggota DPRD DKI Jakarta itu tidak patut dibenarkan.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved