Panglima KKB Papua Goliath Tabuni Geram: 'Indonesia Sudah Kehilangan Akal Sehat', Ini Penyebabnya

Dikutip Antara, aksi pembakaran dan perusakan fasilitas umum mewarnai demonstrasi di Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/8/2019.

Massa demonstran membakar kios yang ada di Pasar Fakfak dan jalan menuju ke pasar.

Kepala Bidang Humas Polda Papua, AKBP Mathias Krey mengatakan aparat kepolisian dan TNI sudah berada di lokasi demonstrasi untuk melakukan pengamanan.

"Anggota Brimob dijadwalkan dikirim ke Fakfak untuk membantu mengamankan wilayah tersebut," katanya saat dihubungi dari Jayapura, Papua.

Melansir dari Kompas, polisi mengatakan kerusuhan di Fakfak terkait dengan pengibaran bendera Bintang Kejora, di kantor Dewan Adat.

Pada saat itu, massa sedang berada di kantor Dewan Adat untuk berdiskusi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

"Pas di Forkopimda, mereka menaikkan bendera Bintang Kejora, bendera KNPB (Komite Nasional Papua Barat), organisasi papua merdeka, ada beberapa bendera lah," kata Kapolres Fakfak AKBP Deddy Foures Millewa ketika dihubungi wartawan, Rabu.

Awalnya, massa berunjuk rasa memprotes tindakan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Ketika pengunjuk rasa ingin merusak sejumlah obyek vital, aparat keamanan berupaya mencegah hal tersebut.

Akan tetapi, pengunjuk rasa justru merusak, bahkan membakar Pasar Thumburuni.

"Setelah dia orasi di situ, mereka mau merusak objek vital di bandara, kantor DPRD, dan di kantor bupati, tapi kita halangi akhirnya mereka ngerusak pasar," ungkap Deddy.

Kemudian massa pengunjuk rasa bergerak menuju kantor Dewan Adat dan ada oknum yang mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Baca: Profil Lukas Enembe, Gubernur Papua Jadi Pendukung dan Kini Kritik Jokowi, Ternyata Lulusan Unsrat

Baca: TES KEPRIBADIAN: Bulan Lahir Dapat Ungkapkan Karakter Aslimu, Ada Genit Hingga Playboy Loh?

Baca: Reaksi Najwa Shihab saat Mendengar Pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe Beri Statemen Ini

Massa pun sempat memaksa bupati untuk memegang bendera Bintang Kejora, tetapi tidak dilakukan.

Masyarakat lain yang melihat pemaksaan tersebut merasa kecewa.

"Bupati dipaksa (memegang bendera), ada masyarakat yang lihat, 'Bupati kita kok digitukan'," tutur dia.