Bendera Bintang Kejora Penyebab Rusuh Fakfak: Begini Ceritanya
Situasi di Papua Barat kembali memanas. Aksi pembakaran dan perusakan fasilitas umum mewarnai demonstrasi di Fakfak
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Situasi di Papua Barat kembali memanas. Aksi pembakaran dan perusakan fasilitas umum mewarnai demonstrasi di Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/8). Demonstran membakar kios yang ada di Pasar Fakfak dan jalan menuju pasar.
Kepala Bidang Humas Polda Papua AKBP Mathias Krey mengatakan, aparat kepolisian dan TNI sudah berada di lokasi demonstrasi untuk melakukan pengamanan. "Anggota Brimob dijadwalkan dikirim ke Fakfak untuk membantu mengamankan wilayah tersebut," katanya saat dihubungi melalui telepon.
Baca: Anggota DPR Hitungan Menit di Depan Pagar: Gagal Temui Mahasiswa Papua
Dari video yang tersebar di media sosial, tampak api membakar pasar tersebut. Warga takut mendekat. AKBP Mathias Krey juga menyebut bendera Bintang Kejora sempat berkibar di kantor dewan adat yang dibakar massa.
"Bendera Bintang Kejora sempat dinaikkan lalu diturunkan aparat," ujar Mathias.
Polisi belum menyebut kelompok yang menaikkan bendera Bintang Kejora di kantor Dewan Adat, Jl Dr Salasa Namudat, Fakfak. Namun di lokasi juga terdapat kelompok pro-NKRI. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua Barat Robert Joppy Kardinal menyayangkan aksi anarkisme di Kabupaten Fak-Fak. Apalagi aksi anarkis tersebut menyebabkan pasar dan kantor dewan adat Fak-fak dibakar.
"Tadi saya telepon staf saya di Fak-fak, informasi terkahir yang saya dapat korbannya kantor dewan adat di bakar, setelah sebelumnya membakar pasar," ujar Robert.
Beruntung menurut Robert keluarganya di Fak-fak tidak terkena dampak kerusuhan. Ia sudah berkomunikasi dengan keluarga serta stafnya di fak-fak.
"Mereka masih saudara-saudara kita, tidak mungkin menyakiti keluarga saya," katanya.
Robert mengimbau kepada warga Fak-fak untuk berunjukrasa dengan damai. Aspirasi tidak disampaikan dengan cara cara kekerasan.
"Contohlah saudara-saudara kita di Jayapura yang masanya lebih banyak tapi bisa tenang. Sehingga tujuan tersampaikan, jangan justru merusak karena nanti kita yang rugi," katanya.
Baca: Pakde Karwo Mangkir dari Panggilan KPK
Pemerintah menurut Robert harus menyelesaikan masalah di Papua secara komprehensif, tidak parsial pada kasus rasial, persekusi, serta kerusuhannya saja. Melainkan dengan menyelesaikan masalah ketimpangan sosial di Papua yang menimbulkan adanya ketidakpuasan masyarakat Papua terhadap pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
"Masalah untuk mencari kerja di kota susah, mereka di kota kalah oleh pendatang, itu salah satu masalah yang harus diselesaikan," ujarnya. Mabes Polri menduga pembakaran pasar oleh massa di Fakfak, Papua Barat, pada hari ini, terkait dengan aksi kerusuhan sebelumnya di wilayah Sorong. "Kita duga itu (karena kerusuhan di Sorong). Saat ini (di Fakfak) sedang dilakukan upaya-upaya persuasif dengan elemen masyarakat," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal.
Ia mengimbau agar seluruh masyarakat memahami bahwa setiap orang diperbolehkan untuk menyampaikan aspirasinya, namun tidak dengan cara anarkis. "Boleh menyampaikan aspirasi tapi jangan anarkis. Saya kira aksi silahkan, sudah diatur UUD. Harus mengikuti aturan hukum, norma berlaku," ucapnya.
Jenderal bintang dua itu juga mengatakan pihaknya kini mengedepankan upaya pengamanan lantaran kepolisian adalah leading sector dalam pengamanan. Terkait penambahan pasukan, Iqbal menilai hal tersebut sangat tergantung dari perkiraan intelijen. Namun, ia menyebut sudah ada 12 satuan setingkat kompi (SSK) yang dikirim dari polda-polda terdekat untuk diperbantukan di Manokwari dan Fak Fak.
"(Penebalan keamanan) Ini sangat tergantung dengan perkiraan intelijen. Kita tidak tahu eskalasinya bagaimana saat ini karena masih dikendalikan polres setempat. Tapi, Kapolda Papua Barat tentunya mengambil keputusan secara cepat mungkin dari Manokwari, atau yang baru tiba dari Kaltim agar segera dipertebal di Fakfak," ujar Iqbal.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa kericuhan di Fakfak, Papua Barat, disebabkan karena provokasi sekelompok orang. Polisi, kata Dedi sedang mereka yang diduga memprovokasi masyarakat. "Hanya segelintir orang yang memang mencoba memprovokasi masyarakat. Itu sedang diidentifikasi. Dan beberapa simbol-simbol juga sudah diamankan oleh aparat kepolisian," ujar Dedi.
Dedi mengatakan, polisi akan mengambil langkah yang diperlukan sesuai prosedur apabila menemukan tindakan melawan hukum. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa situasi di Fakfak sudah dapat dikendalikan per siang hari ini. "Untuk situasi hasil konfirmasi saya sampai dengan siang hari ini, Alhamdullilah untuk wilayah Fakfak khususnya, situasi sudah dapat dikendalikan dari rekan-rekan TNI, Polri," katanya.
Baca: Mendagri Akan Sanksi Pemda yang Rekrut Honorer
"Dan justru dari sebagian besar masyarakat mendukung langkah-langkah dilakukan aparat keamanan untuk menciptakan situasi yang kondusif," lanjut dia. Untuk menjaga situasi agar tetap kondusif, sebanyak 1 satuan setingkat kompi (SSK) atau sebanyak 100 orang didatangkan dari Sorong.
Namun, tidak ada penambahan personel yang didatangkan dari luar pulau Papua. "Untuk khusus Fakfak ada 1 SSK pasukan Brimob dari Polda Sultra yang diberangkatkan tadi pagi dari Sorong, tapi cukup dengan penambahan 100 orang personel," ucap Dedi.
Internet Diperlambat
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pelambatan akses internet di Fak Fak menyusul kerusuhan yang terjadi pada Rabu pagi. Pelaksana Tugas (plt) Kepala Humas Kominfo Ferdinandus Setu menuturkan, permintaan pelambatan diajukan oleh Polri.
"Dan pagi ini kami (Kominfo) melambatkan akses internet untuk Fak Fak mulai pukul 09.00 waktu Indonesia Timur," ujar dia saat dihubungi Tribun. Ia menuturkan, Kominfo melakukan pelambatan akses internet di Fak Fak secara bertahap sejak pagi tadi sambil melihat situasi terkini. "Secara bertahap di tempat-tempat yang ada massa besar dan kerusuhan terjadi," kata pria yang biasa disapa Nando ini.
Sementara, untuk daerah Manokwari yang semulanya juga dilakukan pelambatan akses di hari sebelumnya, diungkapkan Nando, telah berangsur-angsur normal. "Perlahan-perlahan tapi secara umum sudah dinormal, mungkin satu dua tapi secara umum kami sudah normalkan per tadi malam," ujarnya.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto akan terbang langsung ke Papau untuk melihat kondisi pascakerusuhan di Manokwari dan Sorong. "Saya berangkat malam ini juga, Berangkat," tegas Wiranto.
Wiranto pun menyampaikan, kehadirannya di Papua bukan untuk memperkeruh kondisi disana. Justru, ia akan membawa pesan perdamaian dan empati untuk merajut kembali persatuan di bumi Cenderawasih itu.
"Saya ke Papua juga mengobarkan rasa empati, rasa kedamaian, ngajak lagi ayo kita bersatu kembali sebagai bangsa," ucap Wiranto.
"Yang rugi siapa sih kalau kita bertengkar, yang rugi kita kok," tambahnya.
Wiranto pun memastikan, masalah kesalahpahaman di Papua sudah selesai. Sehingga, ia meminta semua pihak untuk menahan diri dan saling memaaf-maafkan sebagai anak bangsa.
"Masalahnya sudah selesai ada kesalahpahaman sudah ada minta maaf, tinggal diterima maafnya sampaikan ke masyarakat kita kembali bersatu sebagai bangsa. Kok masing-masing emosi seperti kalian juga jangan mengibarkan emosi itu tapi mengobarkan kedamaian," jelas Wiranto.
Bupati Fak Fak Minta Massa Tenang
Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama aparat keamanan sudah melakukan antisipasi guna mencegah kekacauan terjadi di kabupaten lain, usai kekacauan yang terjadi di Manokwari, Sorong dan Fak Fak serta Mimika. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakatoni.
“Pemerintah bersama aparat keamanan telah melakukan langkah antisipasi guna menghindari kekacauan di kabupaten lain di Papua Barat, terutama setelah kekacauan muncul di Manokwari, Sorong dan Fak Fak,”ujar Wagub saat dikonfirmasi via selulernya Rabu(21/8). Menurutnya, untuk menghindari kekacauan meluas ke kabupaten lain, kemungkinan akan mengirim aparat keamanan BKO. “Ada beberapa kabupaten yang akan dikirim personil Brimob yakni Maybrat, Sorong Selatan dan Kaimana,”kata Wagub.
Pengiriman personel aparat BKO untuk menjaga situasi keamanan tetap terkendali. “Keberadaan aparat ditengah para pengunjuk rasa seperti di Manokwari dan Sorong sudah terbukti bisa membuat situasi lebih terjaga tanpa adanya tindakan represif,”ucap Wagub.
Wagub menambahkan, upaya persuasif tetap menjadi langkah utama dalam menangani aksi unjuk rasa warga. “Upaya persuasif dan dengan penuh komunikasi terus dikedepankan, terhadap segala penyampaian pendapat di muka umum," ujar Wagub.
Bupati Fak Fak, Dr. Mohamad Uswanas, M.Si bersama forkopimda turun menemui massa di depan Sekertariat Dewan Adat Mbaham Matta. Namun kehadiran Bupati dan forkopimda tidak meredakan amarah massa, yang terus bertahan di depan Sekertariat Dewan Adat Mbaham Matta.
Bupati meminta agar massa dapat mengajukan aspirasinya secara tertulis agar aspirasi massa dapat diteruskan ke Presiden RI Joko Widodo. Namun massa tetap berkeinginan agar masyarakat Jawa di Fak Fak segera dipulangkan dan massa meminta memisahkan diri dari NKRI.
Akhirnya tidak ada kesepakatan, membuat Bupati dan Forkompinda meninggalkan massa yang demo di depan sekertariat Dewan Adat. Aksi pelemparan batu kepada petugas pun terjadi, hingga aparat keamanan yang bertugas dengan kekuatan yang tak seimbang dengan massa akhirnya mencoba untuk memberi tembakan peringatan dan gas air mata.
Tembakan peringatan dan tembakan gas air mata tidak juga diindahkan massa, malah terus beringas hingga membuat suasana tegang. Aksi demo yang berlangsung pada Rabu (21/8) membuat kantor – kantor pemerintah dan kantor BUMN serta BUMD termasuk sekolah – sekolah di Fak Fak diliburkan.
Massa masih terihat berkonsentrasi di beberapa titik di Kota Fak Fak. (Tribun Network/brm/den/dit/yud/fik/wly)