Ajudan Mantan Gubernur Jatim Jalan Cepat Tinggalkan KPK

Ajudan mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo ata Pakde Karwo, Karsali.

Ajudan Mantan Gubernur Jatim Jalan Cepat Tinggalkan KPK
Tribunnews/Ilham
Juru bicara KPK Febri Diansyah Berkomentar dengan Wartaman 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Ajudan mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo ata Pakde Karwo, Karsali, memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/98).

Baca: Sebanyak 268 Anggota DPR Absen Rapat Paripurna

Dia diperiksa diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menyeret Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono (SPR).

Mengenakan batik cokelat sembari mengepit tas hitam di tangan kiri, Karsali yang keluar dari gedung KPK pukul 17.11 WIB enggan berkomentar terkait materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik kepadanya.

Sesekali ia hanya melempar senyum kepada awak media, meskipun sudah diberondong sejumlah pertanyaan. Karsali terus berjalan cepat hingga  halaman depan gedung KPK.

Selain Karsali, penyidik juga memanggil saksi lainnya untuk Supriyono. Dia adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jumadi. Sama seperti Karsali, Jumadi juga meninggalkan gedung KPK tanpa bersedia memberikan komentar kepada awak media.

Juru bicarara KPK, Febri Diansyah mengatakan kedua orang itu diperiksa sebagai saksi untuk kasus suap yang menyeret tersangka Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono (SPR).

Baca: Cak Imin Goda Grace Natalie di Muktamar V PKB

Karsali merupakan mantan ajudan atau Sekretaris Pribadi Soekarwo (Pakde Karwo) Gubernur Jatim periode 2014-2019. Saat ini, Karsali menjabat sebagai Komisaris‎ di salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Jawa Timur.

Penyidik KPK pernah ‎menggeledah rumah Karsali di Perumahan Sakura, Kelintang, Surabaya pada 9 Agustus 2019. Saat itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan suap anggaran APBD Tulungagung Tahun Anggaran 2018.

KPK menetapkan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono, sebagai tersangka atas sangkaan menerima suap dan gratifikasi. Supriyono diduga menerima uang sekira Rp4,8miliar ‎selama periode 2015-2018 dari Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD-Perubahan Kabupaten Tulungagung.

Baca: Jakarta Siap Sambut Kendaraan Listrik

Syahri Mulyo telah diadili dan divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena terbukti menerima suap dari sejumlah dari pengusaha.

Penerimaan itu diduga dilakukan untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Supriyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (tribun network/ilh/coz)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved