PKS Sebut Pemindahan Ibukota Belum Tepat, Pengangguran Banyak, Tantang Jokowi Ungkap Perencanaannya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Langkah Presiden Joko Widodo ( Jokowi) untuk memindahkan Ibukota dari Jakarta ke Kota Kalimantan, dipersoalkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

PKS menilai kondisi keuangan negara yang masih diliputi utang, pengangguran, kemiskinan, yang semestinya harus jadi prioritas utama Presiden, bukanlah pemindahan Ibu Kota.

Menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, ide pemindahan ibu kota ini merupakan masalah yang sangat serius dan berdampak luas.

Sehingga memerlukan kajian yang matang, cermat dan holistik.

"Tujuan pemindahan untuk pemerataan kurang tepat, untuk situasi ekonomi, sosial, dan politik saat ini," ujar Mardani Ali Sera kepada Tribunnews.com, Minggu (18/8/2019).

BERITA TERPOPULER: VIDEO Terbaru KKB Lekagak Telenggen, Sebut Prabowo-Jokowi Suruh Bawa Bom ke Papua: Kalian Kalah

BERITA TERPOPULER: Presiden Jokowi Keluar Tengah Malam dan Kunjungi Makam Nan Gelap, Ternyata Ini yang Dilakukannya

BERITA TERPOPULER: Maruarar Optimistis Jokowi 5 Tahun Mendatang, Banyak Menciptakan Pengusaha Muda

Mardani Ali Sera menilai, pemerataan pembangunan harusnya membuat pusat-pusat ekonomi dan industri di daerah-daerah, bukannya pindahkan ibu kota.

"Pemindahan ibukota di kabupaten saja butuh dana banyak, apalagi ibu kota negara," tegas Mardani Ali Sera,

"Kesiapan dana, infrastruktur, SDM, regulasi, ekonomi, politik, dan lainnya," ucap Mardani Ali Sera.

Karena itu, Mardani Ali Sera mendorong Jokowi dan kabinetnya untuk membuka ke publik bagaimana perencanaannya.

"Saya melihat pemerintah belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitas," tutur Mardani Ali Sera.

Para pakar dan masyarakat pun kata Mardani Ali Sera, masih belum melihat urgensi pemindahan ibukota.

Oleh karena itu, dia mengusulkan, kajian pemindahan ibu kota ini harus cermat dan terpadu.

Seperti fungsi-fungsi kenegaraan dan pemerintahan yang dijalankan di ibukota, infrastruktur, tata ruang, SDM dan dana dalam jangka panjang.

Selain itu aspek dampak pertumbuhan ekonomi juga perlu dikaji.

"Jadi tidak hanya memikirkan ibu kotanya yang pindah, tapi pastikan Jabodetabek dapat optimal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi," jelasnya.