Kerusuhan Manokwari
Mendagri Himbau Para Pejabat Daerah terkait Kerusuhan di Manokwari, Bentuk Tim Monitoring
Tjahjo mengatakan, dari sejak munculnya peristiwa mahasiswa Papua di Jawa Timur itu, Kemendagri sudah membentuk tim monitoring.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Kerusuhan terjadi di Manokwari pada Senin (19/8/2019) pagi.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau para pejabat pimpinan daerah untuk menahan diri terkait kerusuhan di Manokwari, Papua Barat yang terjadi Senin (19/8/2019) pagi.
"Kami meminta kepada para pejabat, baik gubernur, bupati, wali kota maupun perangkat untuk menahan diri," ujar Tjahjo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (19/8/2019).
"(Kepala daerah) tidak terlalu mengumbar berbagai pernyataan yang bisa menimbulkan emosi warganya," kata Tjahjo.
Kerusuhan di Manokwari diawali dengan warga yang menggelar aksi dengan membakar ban bekas dan meletakan pohon di sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari, Senin pagi.
Aksi tersebut berlangsung anarkistis karena massa sempat melemparkan pecahan botol dan merobohkan papan reklame serta traffic light di pinggir Jalan Yos Sudarso.
Bahkan, kantor DPRD Papua Barat pun ikut menjadi sasaran amuk warga dengan dibakar.
Baca: KKB Papua Hadang Kendaraan dan Menembak Dua Anggota TNI, Egianus: Pemerintah Anggap Kami Tak Dikenal
Baca: Deretan Insiden Paskibraka yang Berakhir Menyedihkan, Ada Bendera Kebalik Hingga Kisah Aurellia
Baca: VIRAL Sungguh Mengharukan, Driver Ojol Terima Orderan Artis yang Pernah Menolongnya 23 Tahun Lalu
FOLLOW FACEBOOK TRIBUN MANADO
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.
Tjahjo mengatakan, dari sejak munculnya peristiwa mahasiswa Papua di Jawa Timur itu, Kemendagri sudah membentuk tim monitoring.
Pihaknya juga terus memonitor dengan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimdal) di wilayah tersebut.
"Kami mendukung upaya Gubernur Papua Barat maupun Gubernur Papua, termasuk Gubernur Jatim untuk duduk bersama membentuk tim." ucap Tjahjo.
"Semula kami akan panggil ke Jakarta, tapi kami minta Gubernur Papua untuk kembali ke wilayahnya dulu menenangkan," kata dia.
Tjahjo mengatakan, aksi tersebut dipicu oleh hal yang harus digali lebih dalam lagi.
Pihaknya juga terus memonitor dengan tim yang sudah dibentuk.
Baca: Berikut 5 Alasan Mengapa Aktivis 98 Layak Masuk di Kabinet Jokowi
Baca: Sosok Tatang Koswara, Sniper Terbaik di Dunia, Tembak Kepala Musuh dari Jarak 300 Meter
Baca: Kisah Paskibraka Pembawa Baki saat Kakinya Tertusuk Paku 7 Cm, Menahan Sakit hingga Upacara Selesai
FOLLOW INSTAGRAM TRIBUN MANADO
"Kami minta Kesbangpol kami untuk terus koordinasi dengan TNI/ Polri.
Dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang ada di Papua dan Papua Barat," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakatoni menemui para demonstran untuk meredam aksi kekerasan yang terjadi.
"Kami akan mencoba berkomunikasi dan mendengar apa saja tuntutan masyarakat," kata Mohamad Lakatoni.
"Intinya kami akan mendengar aspirasi masyarakat dan apa yang bisa kita tindak lanjuti," kata dia.
Pertemuan juga akan melibatkan Kapolda dan Pangdam Papua Barat.
Akan tetapi, hingga saat ini pertemuan belum juga terjadi karena ada aksi provokasi dengan pelemparan batu ke arah para pimpinan daerah itu.
Hingga saat ini kondisi di Manokwari berangsur membaik. Aksi massa sudah mulai dapat dijaga aparat keamanan.
Artikel ini telah tayang di Tribunpapua.com
Baca: Susi Pujiastuti Jadi Menteri Paling Populer dan Berpengaruh di Twitter, Anaknya Ungkapkan Hal Ini
Baca: Terduga Teroris yang Menyerang Polisi Berjualan Makaroni Goreng, Aktivitasnya Tak Dicurigai Warga
Baca: Gagal Penalti Morata Ditebusnya dengan Tandukan ke Gawang Getafe, Atletico Pun Menang
SUBCRIBE TRIBUN MANADO TV