Berikut 5 Alasan Mengapa Aktivis 98 Layak Masuk di Kabinet Jokowi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Tinggal hitungan hari, kabinet Jokowi jilid II yang di gadang-gadang bakal sarat dengan anak muda dan kaum profesional bakal diumumkan.

Tak lama lagi pemerintahan Jokowi periode kedua bakal terbentuk. 

Janji Jokowi pun bakal dibuktikan untuk menggandeng aktifis 98 ke dalam susunan kabinetnya,

seperti yang Jokowi ucapkan secara tegas dalam acara halal bilhalal dengan kelompok aktivis 98 beberapa waktu lalu,

Jokowi dalam sambutannya sempat menyinggung dan berjanji dalam kabinetnya bakal ada aktifis 98 yang dianggap mampu dibidangnya untuk turun andil berkiprah di pemerintahannya 5 tahun ke depan.

Sebenarnya apa sih daya tarik aktifis 98 ini.

Apa yang membuat Jokowi harus menggandeng setidaknya dua orang aktifis 98 untuk masuk ke gerbong kabinetnya.

Baca: Naskah Lengkap Pidato Kedua Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI 2019, Singgung Pemindahan Ibu Kota

Baca: Naskah Lengkap Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR RI 2019

Baca: 3 Polisi Terbakar saat Amankan Demo, Terekam Aksi Pelaku Penyiram Bensin, 15 Mahasiswa Diamankan

FOLLOW FACEBOOK TRIBUN MANADO

Mengapa aktifis 98 dianggap penting untuk diikutsertakan?

DR. Kaharruddin Syah, SH,MH dari Universitas Muhammadiyah Palu Sulawesi Tengah memaparkan secara lugas seberapa pentingnya posisi aktifis 98 pada pemerintahan Jokowi periode kedua.

Berikut lima alasan yang mengharuskan Jokowi menggandeng aktifis 98 ke dalam Kabinet Kerja Jilid II :

1. Aktivis 98 adalah yang paling berperan dalam melahirkan alam reformasi dan demokrasi yang sehat setelah selama 32 tahun di bawah kungkungan orde baru yang otoriter dan korup.

2.  Aktivis 98 dalam sejarahnya sangat berani dan terdepan dalam mendukung mendukung reformasi dan anti korupsi.

Semangat tanpa kompromi inilah yang sangat dibutuhkan oleh Jokowi untuk memperkuat jajaran kabinetnya kelak

3. Mantan aktivis 98 kini sudah berkecimpung di berbagai posisi baik di kancah bisnis dan juga politik dengan menduduki posisi kepala pemerintahan di daerah-daerah, anggota DPR, dan posisi komisaris di berbagai perusahaan BUMN di Tanah Air