Kerusuhan Manokwari
Gedung DPRD Papua Barat Dibakar Massa Kerusuhan yang Pecah di Manokwari
Massa kemudian menyampaikan protes dengan menyebar ke sejumlah jalan sambil membawa senjata tajam dan spanduk sebagai bentuk protes.
TRIBUNMANADO.CO.ID - Kerusuhan terjadi di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019).
Kompas TV melaporkan, dalam kerusuhan itu, massa membakar gedung DPRD Papua Barat.
Dalam tayangan Kompas TV terlihat api bercampur kepulauan asap menyelimuti gedung wakil rakyat di Papua Barat.
Kontributor Kompas TV, Budi Setiawan melaporkan, akibat pembakaran gedung DPRD Papua Barat, sejumlah ruas jalan ditutup. Salah satunya adalah jalan utama di daerah itu, Jalan Yos sudarso.
Menurut Budi, peristiwa berawal dari aksi protes warga atas dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di sejumlah daerah di Jawa Timur.
Massa kemudian menyampaikan protes dengan menyebar ke sejumlah jalan sambil membawa senjata tajam dan spanduk sebagai bentuk protes.
Sebagian massa yang membawa senjata tajam menebang pohon untuk membuat blokade jalan.
Baca: KKB Papua Hadang Kendaraan dan Menembak Dua Anggota TNI, Egianus: Pemerintah Anggap Kami Tak Dikenal
Baca: Deretan Insiden Paskibraka yang Berakhir Menyedihkan, Ada Bendera Kebalik Hingga Kisah Aurellia
Baca: VIRAL Sungguh Mengharukan, Driver Ojol Terima Orderan Artis yang Pernah Menolongnya 23 Tahun Lalu
FOLLOW FACEBOOK TRIBUN MANADO
Parat aparat keamanan berusaha membbubarkan aksi massa.
Sebagian berjaga di objek vital seperti bank, pusat perbelanjaan dan lainnya.
"Sejumlah ruas jalan ditutup setelah pembakaran gedung DPRD ini," kata Budi melaporkan ke Kompas TV.
Pantauan Kompas.com, sejumlah ruas jalan yang diblokade, yakni Jalan YosSudarso, Jalan Trikora Wosi dan jalan Manunggal Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari.
Selain itu, massa juga melemparkan pecahan botol dan merobohkan papan reklame, serta tiang lampu lalu lintas di pinggir jalan Yos Sudarso.
Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (Ormas) dan oknum aparat, terhadap mahasiswa Papua, di Malang, Surabaya dan Semarang.
Lumpuh total, Manokwari belum siaga 1
Akibat aksi ini, ruas jalan tersebut lumpuh total.
Bahkan sejumlah toko-toko dan Bank pemerintah tutup.
Baca: Berikut 5 Alasan Mengapa Aktivis 98 Layak Masuk di Kabinet Jokowi
Baca: Sosok Tatang Koswara, Sniper Terbaik di Dunia, Tembak Kepala Musuh dari Jarak 300 Meter
Baca: Kisah Paskibraka Pembawa Baki saat Kakinya Tertusuk Paku 7 Cm, Menahan Sakit hingga Upacara Selesai
FOLLOW INSTAGRAM TRIBUN MANADO
Nampak sejumlah aparat berada dititik lokasi, untuk mengamankan situasi.
Karo Ops Polda Papua Barat Kombes Pol Moch Sagi mengatakan situasi Manokwari secara umum masih aman dan terkendali.
“Belum ada penetapan status siaga satu untuk Manokwari.
Kita masih berkomunikasi agar aksi ini tidak anarkis,” ujarnya.
Hingga pukul 08.00 WIT, akses jalan Yos Sudarso di perempatan lampu merah Sanggeng, Jalan Trikora Wosi dan beberapa tempat lain masih diblokade warga.
Soal tindakan rasisme Gubernur Papua Lukas Enembe sebelumnya mengatakan jika Pemprov Papua menghargai upaya hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan, sepanjang dilakukan secara proposional dan profesional, serta berkeadilan.
Walaupun begitu, ia juga meminta aparat keamanan tidak melakukan pembiaran terhadap tindakan persekusi dan main hakim sendiri oleh kelompok atau individu orang yang dapat melukai hati masyarakat Papua.
Hal ini dikatakannya menanggapi tindakan aparat mengamankan 43 mahasiswa di asrama mahasiswa Papua di Surabaya.
"Pemprov Papua menyatakan empati dan prihatin terhadap insiden yang terjadi di Kota Surabaya, Semarang dan Malang, yang berakibat adanya penangkapan atau pengosongan asrama mahasiswa Papua," kata Lukas kepada wartawan, di Jayapura, Minggu (18/08/2019).
Enembe menyayangkan adanya tindakan rasis oknum aparat saat upaya penangkapan para mahasiswa tersebut. Terlebih, hal tersebut terjadi menjelang perayaan HUT ke-74 RI.
"Kita sudah 74 tahun merdeka, seharusnya tindakan-tindakan intoleran, rasial, diskriminatif tidak boleh terjadi di negara Pancasila yang kita junjung bersama," ujar Enembe. "Tindakan rasial di Surabaya sangat menyakitkan," kata Enembe.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com
Baca: Susi Pujiastuti Jadi Menteri Paling Populer dan Berpengaruh di Twitter, Anaknya Ungkapkan Hal Ini
Baca: Terduga Teroris yang Menyerang Polisi Berjualan Makaroni Goreng, Aktivitasnya Tak Dicurigai Warga
Baca: Gagal Penalti Morata Ditebusnya dengan Tandukan ke Gawang Getafe, Atletico Pun Menang
SUBCRIBE TRIBUN MANADO TV