Presiden Jokowi Meminta Izin dan Dukungan Dari Anggota Dewan Terhormat Untuk Melakukan Hal Ini

TRIBUNMANADO.CO.ID - Telah disampaikan oleh presiden, mengenai rencana pemindahan ibu kota ke pulau lain.

Presiden Jokowi menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat berpidato di sidang bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, JUmat (16/8/2019).

Jokowi meminta izin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan, 

"Dengan memohon rida Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia."

"Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro memberi sinyal kepastian pengumuman lokasi ibu kota baru.

Ditemui seusai diskusi di Kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, ia mengatakan pengumuman akan langsung disampaikan Presiden Jokowi pada pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR.

Baca: RAMALAN Zodiak Sabtu 17 Agustus 2019, Scorpio Dipenuhi Dengan Pujian, Virgo Akan Akrab Dengan Orang

Baca: Polres Kotamobagu Kedatangan Sepuluh Pejabat Baru

Baca: Jokowi Imbau Tidak Boleh Alergi Kritik, Simak Lengkap Pidato Presiden Pada Sidang Tahunan MPR 2019

Facebook Tribun Manado :

Baca: LIVE STREAMING Sidang Tahunan MPR RI 2019, Pidato Presiden Jokowi Terkait Nota Keuangan Tahun 2020

Baca: Berikut, Naskah Pidato Pengantar Bung Karno Saat Proklamirkan Kemerdekaan Indonesia

Baca: Memutuskan Usia untuk Hamil Bisa Pengaruhi Kesehatan!

Instagram Tribun Manado :

"Ya tunggu pidato Presiden Jokowi besok," ucap Bambang Brodjonegoro, Kamis (15/8/2019).

"Pidatonya kapan, 16 itu kapan, ya tunggu besok. Masa saya yang ngomong, pidatonya besok kok," tuturnya.

Dirinya menerangkan, ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan akan memiliki luas  6.000 hektare, dan akan dibangun bertahap.

"Kemudian wilayah kotanya sendiri tahapan pertama 40 ribu, nanti diperluas bisa jadi 100 ribu hektare," ungkap mantan Menteri Keuangan tersebut.

Lokasi baru ibu kota, lanjutnya, telah dikaji dan dianalisa memiliki risiko bencana paling kecil, termasuk ancaman kebakaran hutan yang jadi langganan bencana di Pulau Kalimantan.

"Oh itu sudah jadi masukan, makanya kita akan fokus pada lokasi minimum risiko bencananya, termasuk kebakaran hutan," terangnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku belum memastikan kapan Presiden Jokowi bakal mengumumkan lokasi Ibu Kota baru pengganti DKI Jakarta.

"Apakah dalam tempo yang sangat singkat ini sesuai dengan harapan nanti, kita lihat."