Pindahkan Ibu Kota, Presiden Jokowi Mengatakan Tidak Akan Banyak Menggunakan APBN

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ibukota akan segera dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan.

Hal itu sudah dipastikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Jokowi bahkan sudah meminta izin kepada DPR, MPR dan DPD terkait rencana tersebut saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Terkait pemindahan ibu kota tersebut, Jokowi mengatakan tidak akan banyak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alih-alih menggunakan APBN, dia mengajak para pelaku usaha ikut terlibat.

"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," kata Jokowi saat menyampaikan pidato Nota Keuangan 2020.

Jokowi menjelaskan, salah satu alasan pemindahan ibu kota itu untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Baca: Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang Dukung Pemerintah Pindahkan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan

Baca: Begini Ungkapan Bupati Royke Roring Pada HUT ke-74 RI

Baca: Tujuh Orang Pendemo Dari Luar Jakarta, Diamankan Sebelum Berdemo di Depan Gedung DPR MPR

Facebook Tribun Manado :

Baca: Tips Jitu Agar Anak Nyaman dan Tak Muntah dalam Mobil Saat Perjalanan Jauh

Baca: PIDATO Lengkap Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan

Baca: 17 Agustus Besok, Gubernur Olly Dondokambey Canangkan Gerakan ODSK, Panitia Gelar Rapat Teknis

Instagram Tribun Manado :

Menurutnya, pemerintah akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.

"Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa," sebut Jokowi.

"Menurut Jokowi, apabila kondisi tersebut terus berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah.

"Untuk itu, rencana pemindahan ibukota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa," pungkasnya. (*)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Dukung Rencana Pemerintah

Presiden Jokowi meminta izin dan dukungan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan,

 Hal itu disampaikan presiden saat berpidato di sidang bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, JUmat (16/8/2019).

Terkait upaya pemerintah memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan mendapat dukungan dari DPD.