Jokowi: 5 Tahun Ke depan Fokus Bangun Sumber Daya Manusia, Mulai dari Kongres di Bali

TRIBUNMANADO.CO, ID, BALI - Banyak hal yang dibicarakan PDI Perjuangan di Bali bersama Presiden Joko Widodo, di antaranya fokus pembangunan Indonesia lima tahun ke depan.

Seperti diketahui, kongres V PDIP telah dibuka di Hotel Grand Inna Bali Beach, Denpasar, Bali pada Kamis (8/8/2019) siang. 

Sejumlah hal sudah dibahas dalam kongres tersebut. Satu di antaranya, fokus pemerintah dalam lima tahun ke depan.

Hal ini juga dijelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam unggahan foto di akun Instagram miliknya Jumat (9/8/2019).

Dalam unggahan foto tersebut, Jokowi tampak mengenakan busana adat khas Bali berwarna merah lengkap dengan udeng Bali.

Tak hanya mengunggah foto, Kepala Negara juga menyertakan caption.

Jokowi menyebut pada pemerintahan lima tahun ke depan adalah fokus pengembangan sumber daya manusia.

Baca: James Sumendap Dukung Penuh Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan

Baca: 3 Pos Retribusi Milik Dinas Perhubungan Ditutup, Kerugian Hingga Rp 43 Juta

Baca: Pemkab Bolmong Laporkan Pembakar Ladang ke Polsek Lolak

Presiden Jokowi menjelaskan, kejayaan minyak dan kayu sudah selesai. Selain itu, kejayaan komoditas sumber daya alam sudah hampir selesai.

Jokowi berharap pada pemerintahan ke depan mampu membangun pondasi sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Tak hanya itu, kualitas sumber daya manusia harus dibangun sejak dalam kandungan.

Ia pun mengimbau bahwa ke depan tidak boleh ada lagi yang namanya stunting pada anak, kesehatan ibu dan anak menjadi kunci.

"Dan kualitas SDM itu harus dibangun, sejak di dalam kandungan. Oleh sebab itu, tidak boleh ada lagi yang namanya stunting pada anak.

Kesehatan ibu dan anak menjadi kunci, terutama pada usia emas tujuh sampai delapan tahun," tulis Jokowi.

Jokowi juga mengimbau, kualitas pendidikan harus ditingkatkan, dimulai dari pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Tak hanya membuat generasi muda pintar dan mampu berkarya, Presiden RI berharap generasi muda ke depan mampu menjadi generasi Pancasilais dan memiliki sikap toleran, kokoh, dan gotong royong.

Seperti diketahui, selama masa pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla pada 2014-2019 pemerintah gencar melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur dianggap mampu meningkatkan konektivitas dan merangsang daya saing antardaerah di seluruh Indonesia.

Lima tahun masa kepemimpinan Jokowi-JK akan berkahir, kini Jokowi bersama KH Ma'ruf Amin akan kembali berlaga untuk pemerintahan lima tahun ke depan.

Jokowi larang menteri buat kebijakan hingga 20 Oktober 2019

Presiden Joko Widodo melarang menterinya membuat kebijakan strategis sampai pemerintahan berakhir pada Oktober.

Melansir Kompas.com, Jokowi juga melarang para pembantunya untuk melakukan perombakan pejabat di kementerian atau lembaga yang dipimpinnya.

Baca: Viral, Ular Piton 3 Meter Keluar dari Lubang Toilet, Warga: Solasi Ban, Solasi

Baca: Pria Yang Setiap Hari Mengantarkan Daging Untuk Digiling Tiba-Tiba Meninggal Dunia, Pasar Pun Heboh

Baca: Variabel Religi Pilkada Manado 2020

Larangan itu disampaikan Jokowi saat sidang kabinet paripurna yang dihadiri seluruh menteri dan kepala lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/8/2019).

"Iya memang, sampai Oktober 2019 ada arahan seperti itu waktu sidang kabinet," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

"Para menteri diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu. Dua hal itu," kata dia.

Menurut Moeldoko, larangan ini dikeluarkan Presiden karena sebentar lagi masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla akan berakhir.

Jokowi akan melanjutkan pemerintahan bersama Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2019.

Oleh sebab itu, lanjut Moeldoko, Presiden Jokowi tidak ingin ada sesuatu yang berpotensi menimbulkan kegaduhan sehingga akan menambah beban kerja ke depan.

"Ya ini kan saat-saat kritis ya. Pemerintahan relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depan. Itu aja sebenarnya," kata dia.(Tribunnews.com/Sinatrya/Kompas.com)

Penulis: Sinatrya Tyas Puspita
Editor: sri juliati