ODSK Siapkan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan, Temukan Titik Api Dekat Gunung Klabat

TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Joko Widodo sudah menginstuksikan Gubernur, Kapolda dan Pangdam melakukan antisipasi kebakaran hutan di daerah.

Instruksi itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Roy Tumiwa Plt Kepala Dinas Kehutanan Sulut, sesuai instruksi Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw (OD-SK) sudah melakukan antisipasi kebakaran hutan di Sulut dengan membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran.

Sebanyak 21 titik tersebar di Sulut diwaspadai sebagai daerah rawan kebakaran.

"Brigade Pengendalian Kebakaran termasuk Polisi Kehutanan Dishut Sulut dan siap siaga antisipasi Kebakaran hutan dengan menggelar operasi," ujar dia kepada tribunmanado. co. id, Rabu (7/8/2019).

Roy mengakui, menemukan beberapa titik kebakaran, kejadian ini dipicu masyarakat yang membuka lahan dengan membakar, Selasa (6/8/2019) sore.

"Kami temukan kejadian di sekitar Kaki Dian dekat kawasan Hutan Gunung Klabat lahan perkebunan yang dibuka dan dibakar petani tapi dekat kawasan hutan," kata dia

Petugas yang patroli kemudian memdamkan api dengan unit pemadam kebakaran. Api berhasil dicegah penyebarannya.

Baca: PROFESI Ahok Sekarang Terbongkar, Diluar Dugaan!

Baca: Beredar Kabar Akan Ada Gempa Berkekuatan 9,0 SR Setelah Gempa di Banten, BMKG Beri Penjelasan Ini

Baca: Pintu Jokowi Tertutup, Sosok Ini Bisa jadi Utusan PDIP di Pilpres 2024, Ahok?

Baca: Daftar 16 Ponsel dengan Tingkat Radiasi Paling Tinggi, HP Kamu Masuk Urutan Berapa?

Baca: Mafia Properti Raup Rp 214 Miliar dalam 4 Bulan, Hasilnya untuk Beli Jam Tangan hingga Mobil Mewah

Baca: BMKG Minta Warga di Malut Waspada

Baca: Terlilit Utang, Suami Jual Istrinya Lewat Prositusi Online, Sasar Usia 25-35 Tahun

Baca: Coba Tips Ini Agar Roti Tawar Bisa Tahan Lebih Lama

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini Selasa 6 Agustus 2019: Aquarius Banyak Peluang, Pisces Jangan Keras Kepala

Roy mengimbau, masyarakat yang hendak mem uka lahan pertanian jangan melakukan pembakaran, apalagi situasi saat ini musim kemarau ditambah angin kencang bisa mempercepat sebaran api.

Lokasi yang diwaspadai yakni kawasan hutan dan perkebunan rakyat di sulut.

Upaya memonitor dan mengawasi lokasi dan titik kawasan hutan rawan kebakaran jadi strategi Dishut di lapangan, serta Polhut siaga di pos dan resort masing-masing KPH/UPTD.

"Jika ada api kebakaran sekecil apapun segera bergerak memadamkan dan berkordinasi dengn pihak terkait," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Gubernur Olly bersama Kapolda Sulut Irjen Remigus Sigid Tri Hardjanto, dan Pangdam XIII Mayjen Tiopan Aritonang Merdeka mendapat Pengarahan Presiden RI Joko Widodo.

Rakornas yang dipimpin Presiden Jokowi itu turut dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan seluruh Gubernur, Pangdam, Kapolda se-Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi meminta Gubernur, Pangdam, Kapolda berkolaborasi, bekerja sama dibantu dari Pemerintah Pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan mengatasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

“Usahakan jangan sampai kejadian baru kita bergerak, api sekecil apa pun segera padamkan, kerugian gede sekali kalau kita hitung,” kata Presiden Jokowi.

Presiden mengingatkan, aturan main untuk Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres tetap sama sebagaimana yang disampaikan tahun 2015 lalu.

“Saya telepon ke Panglima TNI saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi, saya telepon lagi mungkin 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri dengan perintah yang sama dicopot atau enggak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden meminta kepada Pemda, Gubernur, Bupati, Walikota agar di backup karena kerugian ekonomi besar sekali.

“Jadi Pak Panglima Pak Kapolri, saya ingatkan lagi masih berlaku aturan main kita. Aturannya simpel saja kan, karena saya engga bisa nyopot Gubernur, engga bisa nyopot Bupati atau Wali kota, jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai, ada api sekecil apapun segera diselesaikan sudah,” sambung Presiden.

Ia mengingatkan, masing-masing punya infrastruktur organisasi sampai ke bawah, di desa ada Kamtibmas ada Babinsa ada semuanya. Mestinya itu begitu muncul kecil ketahuan dulu.

Presiden merasa perlu menyampaikan kembali aturan main itu karena mungkin ada Kapolda baru yang belum tahu aturan mainnya, ada Pangdam baru yang belum tahu aturan mainnya, ada Danrem, ada Kapolres baru yang belum tahu aturan mainnya.

“Aturan mainnya tetap, jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan, jangan tunggu sampai membesar. Saya nggak perlu segera bicara banyak-banyak karena semua sudah tahu lah cara menanganinya seperti apa, cara pencegahannya seperti apa, nggak perlu kita ulang-ulang,” kata Presiden.

Jadi, lanjut Presiden, pertama prioritaskan pencegahan melalui patroli terpadu deteksi dini sehingga kondisi harian di lapangan selalu termonitor, selalu terpantau.

Kedua, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut, kalau musim panas di cek bener dan harus dilakukan secara konsisten, tinggi permukaan air tanah gambut agar tetap basah dijaga terus terutama di musim kering.

Kemudian yang ketiga sesegera mungkin pemadaman api kalau memang ada api. Jangan biarkan api itu membesar, langkah-langkah water bombing yang kalau sudah terlanjur gede itu juga tidak mudah, tapi memang harus dilakukan kalau api sudah besar.

“Terakhir saya minta langkah-langkah penegakan hukum, saya lihat ini sudah berjalan cukup baik, saya pantau, saya monitor di lapangan dilakukan tanpa kompromi,” ucap Jokowi. (ryo)