Rabu, Megawati dan Prabowo Bertemu: Ini yang Dibahas
Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
"Kita doakan aja semoga terwujud semua sesuai Kehendak yang Maha Kuasa untuk Indonesia yang Indah dan Damai menuju masyarakat Adil makmur. Sehingga tidak adalagi kebencian
Dan permusuhan antar anak Bangsa,” lanjut Arief. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membenarkan bakal ada pertemuan elite partai politik. Namun, menurut Hasto tak ada Jokowi dalam pertemuan tersebut.
Menurut dia, yang akan bertatap muka hanya Megawati dan Prabowo. "Atas dasar semangat yang sama, maka Ibu Megawati Soekarnoputri memang direncanakan bertemu dengan Pak Prabowo. Pertemuan dalam waktu dekat, dan sebagai tradisi silaturahim yang baik untuk dijalankan para pemimpin," papar Hasto melalui keterangan tertulis.
Sebelumnya, Arief mengatakan, ada rencana untuk menggelar pertemuan lanjutan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Arief, kemungkinan pertemuan lanjutan itu akan lebih luas dengan mengundang sejumlah tokoh.
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto makan siang bersama di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019).
"Pertemuan juga sangat mungkin diperluas dengan akan diundangnya Ibu Mega (Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri), Ketum Golkar (Airlangga Hartarto) dan Ketum PKB (Muhaimin Iskandar)," kata Arief saat dihubungi, Jum'at (19/7/2019). Arief mengatakan, kemungkinan pertemuan itu akan digelar sebelum pidato tahunan Presiden Joko Widodo.
"Pertemuan kemungkinan sebelum tanggal 17 Agustus 2019 sebelum pidato Presiden Joko Widodo di depan MPR/DPR," ujarnya.
Ma'ruf Tak Ikut Seleksi Menteri
Wakil Presiden terpilih Maruf Amin mengaku tidak memberikan masukan terkait nama-nama yang akan menempati posisi menteri pada kabinet pemerintahan. Maruf mengatakan menentukan kandidat menteri adalah hak prerogatif seorang presiden.
Menurut Maruf nama-nama calon menteri di periode pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo diberikan melalui partai-partai politik koalisi. Maruf Amin menyatakan dirinya tidak memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo terkait nama-nama calon menteri.
"Saya? Tidaklah. Masak saya memberi masukan? Masukan dari partai, dari kelompok transisional," ujar Maruf di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Selasa (23/7).
Maruf mengatakan dia akan mendapatkan informasi nama-nama calon menteri dari Joko Widodo. Maruf akan mendapat nama itu setelah diseleksi oleh Jokowi.
"Nanti mungkin Pak Jokowi beritahu saya kalau sudah terkumpul, sudah diseleksi," kata Maruf.
Sebagai pendamping, Maruf Amin menegaskan dirinya tidak menyodorkan nama-nama calon menteri ke Jokowi. Maruf mengatakan presiden memilih hak prerogatif untuk menyeleksi orang yang akan masuk jajaran kabinetnya.
"Itu hak prerogatif presiden untuk menyeleksi," ujar Maruf.
Politikus Partai Amanat Nasional Amien Rais sempat mengusulkan pembagian kekuasaan 55-45 sesuai perolehan suara di pemilihan presiden 2019 sebagai syarat rekonsiliasi. Menanggapi hal tersebut, Maruf mengatakan usulan Amien Rais tidak perlu direspons secara serius.
"Itu kan model Amien," katanya.
Menurut Maruf perihal rekonsiliasi harus dibicarakan secara serius dan melalui kesepakatan partai-partai politik koalisi. Pembagian kekuasaan 55-45 bukan cara rekonsiliasi menurut Maruf. "Rekonsiliasi ya tergantung kesepakatannya seperti apa," ujar Maruf.
