Berita Bolsel
Serapan Anggaran Merayap, OPD di Bolsel Kena Semprot
Melalui rapat rekonsiliasi pengelolaan keuangan daerah yang dihadiri seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Bappelitbang.
Penulis: Nielton Durado | Editor: Indry Panigoro
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Manado Nielton Durado
TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLAANG UKI – Melalui rapat rekonsiliasi pengelolaan keuangan daerah yang dihadiri seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Bappelitbang, Rabu (17/07/2019).
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Bidang Perbendaharaan, Hengky Pasambuna kembali mempreteli sejumlah OPD yang memiliki serapan anggaran yang masih terbilang merayap.
Menurut Pasambuna, dari catatan BPKAD, rata-rata OPD hingga memasuki awal triwulan tiga ini, serapan anggarannya masih di angka 30,09 persen.
“Menindak lanjuti catatan tersebut, OPD yang serapan anggarannya tidak mencapai 50 persen pada bulan agustus nanti.
Maka sebagai sanksinya, usulan pembayaran terhadap kegiatan yang masuk triwulan satu dan dua akan kami tolak dan tidak akan dibayarkan,”tegasnya.
Menurut Kabid Perbendaharaan ini, OPD yang serapan anggarannya paling signifikan adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dengan capaian 60,42 persen.
Sementara serapan yang paling di bawah yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
“Serapan anggaran yang paling di bawah adalah Disperindag yang progresifitasnya hingga saat ini hanya mampu mencapai di angka 7,76 persen,”bebernya.
Baca: Cari Calon untuk Pilbup Bolsel 2020, Golkar Buka Pendaftaran Bagi Kader
Baca: DPRD Bolsel Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Plafon Anggaran APBD 2020
Baca: Tapal Batas Bolmong-Bolsel Dibahas Kembali, Kemendagri Minta Pemprov Mediasi 2 Daerah Ini
Meski demikian, Pasambuna mengakui salah satu penyebap rendahnya serapan anggaran hingga memasuki awal triwulan tiga ini disebapkan, masih banyak belanja modal dan Dana Alokasi Khusus yang belum dilelang.
“Yang sering memperlambat serapan anggaran paling banyak dipersoalan terlambat lelang.
Maka dari itu, OPD harus proaktif memacu serapan anggaran ini, jika tidak siap-siap tanggung resiko,”cetusnya.
Sementara itu, Ekafrie Van Gobel Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) mengaku sudah memaksimalkan serapan anggaran pada tahun ini.
"Sejauh ini sudah maksimal. Tapi ada beberapa catatan karena saya masih tergolong baru juga," tegasnya. (Nie)
Tapal Batas Bolmong-Bolsel Dibahas Kembali, Kemendagri Minta Pemprov Mediasi 2 Daerah Ini
