Gagal Seleksi Capim KPK, Natalius Pigai Pertanyakan Persyaratan Tim Pansel: Berkas Saya Lengkap

Harus menemukan dan menutup pintu-pintu atau keran-keran ‎korupsi, baik dari segi regulasi, pelaksanaan teknis dan operasional, serta nomenklatur dan tata kelola, baik pemerintah maupun swasta yang memberi ruang korupsi selama ini.

Dalam rangka pencegahan, KPK mendorong pemerintah secara serius agar melakukan amandemen atau perubahan berbagai perundang-undangan tersebut.

3. Penegakan hukum progresif.

Menegakkan hukum secara profesional, objektif, imparsial, jujur, adil melalui peradilan pidana.

Termasuk, memasukkan pengaruh atau dagang pengaruh sebagai tindakan korupsi yang harus dikenakan sebagai delik kejahatan pidana.

4. Penguatan kapasitas kelembagaan KPK secara komprehensif, agar tidak mudah diterpa berbagai persoalan akibat kelemahan pengandaian manajemen.

"Saya mengusulkan agar pada periode yang datang, KPK perlu melakukan penguatan yang dititikberatkan pada empat aspek tadi," usulnya.

Berita Politik Tribun Manado:

Baca: Amien Rais Beberkan Surat Prabowo: Begini Permintaannya

Baca: Jokowi-Prabowo Rekonsiliasi: Simak Pergerakan Rupiah

Baca: Pengajuan Kasasi Prabowo-Sandi di MA Kembali Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Sebelumnya Wartakotalive memberitakan, mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai, ikut mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK, di Kantor Setneg, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Menggunakan kemeja putih lengan panjang dan tas selempang, Natalius Pigai mendaftarkan sendiri seluruh persyaratan ke pansel KPK.

Setelah mendaftar, dia sempat menunjukkan secarik kertas tanda laporannya sudah diterima oleh pansel KPK.

Natalius Pigai mengaku, motivasinya mendaftar sebagai capim untuk menjadikan korupsi sebagai momok menakutkan.

"Ingin konsisten di bidang pencegahan, bagaimana menjadikan korupsi menjadi sebuah momok menakutkan," ucapnya.

Di sisi lain, Natalius Pigai turut menyoroti pemberantasan kasus korupsi di wilayah Indonesia Timur yang ia anggap belum maksimal.

Selama ini, menurutnya, praktik korupsi di wilayah Timur Indonesia dilakukan secara terencana, terstruktur, masif, dan meluas.