Ini yang Bikin Yusril Bingung Terkait Permohonan Prabowo-Sandiaga Terkait Sengketa Pilpres ke MA

Bagi Ketua Tim Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra apapun upaya hukum Tim Kuasa Hukum pasangan Capres dan Cawapres 02

ISTIMEWA
Ketua Tim Hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) Untuk Pasangan Prof Dr Yusril Ihza Mahendra dibopong oleh rekan-rekan satu tim, sesaat setelah pengumuman keputusan Mahkamah Konstitusi, di Gedung MK, Kamis (27/06/2019) 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Bagi Ketua Tim Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra apapun upaya hukum Tim Kuasa Hukum pasangan Capres dan Cawapres 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno merupakan hal yang perlu di apresiasi.

Bambang Widjojanto dan Yusril I Mahendra
Bambang Widjojanto dan Yusril I Mahendra (Kompas.com)

Namun, ada beberapa hal yang menjadi catatan Yusril terkait pengajuan gugatan ke Mahkamah Agung.

Seperti diketahui, Tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengajukan permohonan dugaan sengketa pelanggaran administrasi pemilu (PAP) ke Mahkamah Agung.

Pengajuan permohonan tersebut dilakukan pascaputusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2019.

Tim Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf Amin dipimpin Yusril Ihza Mahendra memberi pernyataan pers di Posko TKN Jalan Cemara, Menteng, Jakpus, Jumat (28/6/2019). (Rizal Bomantama)
Diketahui, putusan Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan Pemohon, dalam hal ini Tim Hukum Prabowo-Sandiaga.

Baca: Dompet Digital BUMN LinkAja Buka Lowongan Kerja Ini Posisi yang Dibutuhkan, Simak Persyaratannya

Baca: Rekonsiliasi

Baca: Belum Nikah di Usia 33 Tahun, Ajudan Cantik Iriana Jokowi Curhat, Dia Pun Menjadi Sorotan

Pengajuan permohonan tersebut mendapat tanggapan dari Tim Hukum presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril Ihza Mahendra menilai ada kesalahan berpikir kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno terkait pengajuan sengketa pelanggaran administrasi pemilu (PAP) ke Mahkamah Agung (MA).

Pasalnya, permohonan agar MA memeriksa pelanggaran administrasi Pilpres 2019 yang dianggap terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) itu tidak diajukan lebih dulu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Bagaimana ceritanya MA bisa memutus tanpa ada di Bawaslu. Jadi ini ada kesalahan berpikir. Mestinya tidak begitu," ujar Yusril saat ditemui di kantornya, Kasablanka Office Tower, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, permohonan sengketa pelanggaran administrasi pemilu pernah diajukan oleh Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Djoko Santoso dan Sekretaris BPN Hanafi Rais pada 31 Mei 2019.

Halaman
1234
Editor: Aswin_Lumintang
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved