SBY Dicap Gagal Pimpin Demokrat, Pendiri Partai Desak Gelar Kongres Luar Biasa

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) di Partai Demokrat, disebut gagal oleh Pihak Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator.

Pihak Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Senior Partai Demokrat menyebut Partai Demokrat hancur karena SBY.

Oleh karenya pihak Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Senior Partai Demokrat meminta agar pihak Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Hal tersebut dinyatakan oleh Pendiri Partai Demokrat Hengky Luntungan, seperti dikutip WartaKotaLive.com dari kanal YouTube Metro TV.

"Pendiri dan deklarator senior partai demokrat untuk melaksanakan kongres dipercepat dan atau kongres luar biasa partai demokrat,"

"Alasannya, pertama bahwa bapak ketua umum (partai Demokrat) dalam hal ini bapak Susilo Bambang Yudhoyono, selama menjadi ketua umum demokrat dalam dua periode pemilu, yakni tahun 2014-2019, dinyatakan gagal" jelasnya.

Selain itu, ia menyebut Partai Demokrat jadi besar bukan karena SBY, hingga menyebut SBY bukan pendiri Partai Demokrat.

SBY bukanlah pendiri partai demokrat, apalagi memilikinya, ini perlu dijelaskan,"

"Yang kedua partai demokrat pernah besar tapi bukan karena SBY"

"Yang ketiga, partai demokrat hancur dibawah kepemimpinan Pak SBY,"

Pernyataan ini dilontarkan lantaran elektabilitas Partai Demokrat merosot dalam dua pemilu.

WartaKotaLive melansir TribunPalu, seperti diketahui pada Pemilu Legilatif (Pileg) tahun 2009 Demokrat sempat jaya.

Saat itu Demokrat berhasil mendulang suara sebanyak 20,85%.

Baca: KABAR TERBARU Anggota TNI Kopda Lucky Meninggal Dianiaya, Berawal Tersangka Merekam Korban

Baca: Wanita Cantik Ditangkap Polisi Karena Mencuri di Toko Emas, Saat Diperiksa Penyidik Dia Pun Menangis

Baca: Pesan Khofifah kepada Mantan Ketum PPP

Namun pada Pemilu 2014 dan 2019 elektabilitas Demokrat mengalami penurunan.

Melihat hal tersebut Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Agus Hermanto menyarankan SBY untuk melakukan Kampanye Pemilu 2019.

Hal tersebut bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Demokrat pada Pemilu 2009.

"Sehingga sudah saatnya dari pucuk pimpinan dalam hal ini ketum dan seluruh pemimpin Partai Demokrat untuk turun ke gelanggang meyakinkan masyarakat dan juga memberikan kepastian bahwa Demokrat layak dan tepat untuk dipilih," kata Agus saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/11/2018), dikutip TribunPalu.com dari Kompas.com.

Menurut Agus apa yang dilakukan ketua umum akan memberikan pandangan pada masyarakat bahwa Partai Demokrat memiliki visi dan misi yang jelas.

"Pada intinya apa yang dilakukan ketum adalah memberikan pandangan ke masyarakat bahwa Demokrat memiliki arah visi dan misi yang jelas dan tepat. Tentunya kita juga mengajak masyarakat untuk memilih Partai Demokrat," paparnya.

Namun pada Pileg 2019 Demokrat hanya mendapatkan 10.876.507 suara atau sebesar 7,77 persen.

Hal tersebut anjlok jika dibandingkan dengan Pileg 2014.

Perolehan suara Demokrat pada Pileg 2014 mencapai 12.728.913 atau sebesar 10,9 persen.

Partai Demokrat Siap Dukung Pemerintahan Jokow-Maruf Amin

Kini, Partai Demokrat siap mendukung Jokowi-Maruf Amin.

Bahkan, hingga menyatakan Partai Demokrat siap berkoalisi Jokowi-Maruf Amin di luar dan dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf periode 2019-2024.

Mengenai pernyataan Partai Demokrat siap dukung Jokowi-Maruf Amin, diterangkan langsung oleh Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Meski demikian, ia mengatakan Partai Demokrat siap dukung bila diminta Presiden Joko Widodo untuk bergabung ke koalisi pemerintahan.

"Kalau Pak Jokowi meminta tentu kita siap mendukung beliau. Kalau tidak diminta kita juga siap," ujar Ferdinand saat dihubungi, Selasa (25/6/2019).

"Partai Demokrat tak akan mengajukan diri untuk diambil sebagai partai koalisi pemerintah. Tetapi kami lebih pasif dan akan menunggu. Kalau beliau mengajak tentu kami akan melakukan komunikasi nanti," tambahnya.

Ia menambahkan, saat ini partainya intensif menjalin komunikasi dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Bahkan, komunikasi Demokrat lebih intensif dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf dibandingkan dengan koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca: 4 Tahun Berlalu Olga Meninggal, Billy Ungkap Dalang Hilangnya Warisan Rp 1,5 Miliar Milik Sang Kakak

Baca: Otong Ditangkap Polisi Karena Aniaya Anggota TNI Dengan Samurai, Korban Terluka di Bagian Tangan

Baca: Wanita 56 Tahun Ini Jadi Perbincangan Hangat Publik dan Kalangan Medis, Ini Keanehannya

Ferdinand menambahkan, komunikasi Demokrat dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf saat ini sedang menyamakan persepi ihwal masalah-masalah pembangunan di Indonesia.

Ia mengatakan, komunikasi tersebut tak langsung menjurus membahas pembentukan koalisi pemerintahan.

Menurutnya, jika nantinya Jokowi mengajak Demokrat bergabung, maka komunikasi berlanjut antara Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Jokowi langsung.

"Apakah Pak Jokowi sebagai pemimpin presiden terpilih akan mengajak Partai Demokrat? Kalau beliau mengajak tentu kami akan lakukan komunikasi nanti. Dan level komunikasinya tentu pasti akan dengan ketua umum," lanjut Ferdinand.

Mahkamah Konstitusi akan memutuskan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga pada Kamis (27/6/2019).

Elite Demokrat sebelumnya mengaku akan memutuskan arah koalisi setelah putusan MK.

Saat Pilpres 2019, Demokrat ikut mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga setelah gagal gabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf.

TKN Jokowi-Maruf Terbuka Bagi Demokrat

Juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin, Ace Hasan Syadzili mengatakan, pihaknya sangat terbuka jika Partai Demokrat ingin bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) atau partai politik pengusung pasangan nomor urut 01 itu.

Ace mengatakan, pihaknya sangat terbuka jika ada parpol yang ingin bergabung untuk mewujudkan visi misi pasangan Jokowi-Maruf selama lima tahun ke depan.

Visi misi tersebut tertuang dalam Nawacita jilid II.

"Jika Partai Demokrat mau bergabung KIK, tentu kami sangat terbuka," ujar Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

"Kami sangat terbuka untuk bisa berkoalisi dengan siapapun dalam konteks membangun bangsa agar sama-sama meraih cita-cata atau janji-janji politik Pak Jokowi untuk Nawacita jilid dua," ucapnya.

Namun demikian, Ace menyatakan tak sepakat dengan usul yang sempat dilontarkan oleh Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik terkait pembubaran koalisi untuk menghindari polarisasi di masyarakat.

Menurut Ace, keberadaan koalisi sangat penting untuk mengawal kinerja pemerintah, setidaknya untuk mendapatkan dukungan dari mayoritas parpol di parlemen.

Berita Selebritis Tribun Manado:

Baca: Agnes Monica Masuk Daftar 100 Wanita Tercantik di Dunia 2019 Versi TC Candler, Bersaing dengan IRENE

Baca: Intip Gaya Sederhana Hingga Mewah Angela Tanoesoedibjo, Calon Menteri Jokowi-Amin

Baca: Dewi Perssik Ditetapkan Jadi Tersangka, Rosa Meldianti Bahagia: Saya Bersyukur Sekali

Ketua DPP Partai Golkar itu mengatakan, selama lima tahun ke depan pemerintahan harus berjalan efektif dan seluruh target pemerintah tidak diganggu oleh pihak oposisi.

Adapun saat ini pasangan Jokowi-Maruf didukung oleh enam parpol di parlemen, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura.

Sedangkan pasangan Prabowo-Sandiaga didukung oleh Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat.

"Koalisi itu memungkinkan kita untuk bekerja mengawal Pak Jokowi dan Kyai Maruf lima tahun ke depan agar pemerintahan ini berjalan secara efektif dan target pemerintahan lima tahun ke depan tidak diganggu dari pihak-pihak, katakanlah misalnya oposisi yang mau menjegal kebijakan-kebijakan tertentu," kata Ace.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, tidak menutup kemungkinan partainya bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Maruf Amin nantinya.

Namun, hal itu tetap bergantung pada sikap politik partai serta kecocokan dengan partai-partai koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Tergantung apakah Partai Demokrat menentukan sikap kemudian ada respons dari temen-temen koalisi 01. Kalau ada chemistry-nya, bisa cocok, tidak tertutup kemungkinan kita gabung," kata Syarief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Demokrat hingga kini masih tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Prabowo-Sandiaga kalah suara dari pasangan calon presiden dan wakil presiden 01, Jokowi-Maruf.

Adapun Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 85.036.828 suara atau 55,41 persen.

Sementara Prabowo-Sandi mendapatkan 68.442.493 suara (44,59 persen).

Namun, Prabowo-Sandiaga mengajukan sengketa hasil Pilpres tersebut ke MK

SUBSCRIBE YOU TUBE TRIBUN MANADO:

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Hengky Luntungan Sebut SBY Bukan Pendiri Partai Demokrat dan Dinilai Gagal Sebagai Pemimpin