Dinilai Langgar Aturan OJK, Garuda Didenda Rp 100 Juta

Kami menghormati pendapat regulator dan perbedaan penafsiran atas laporan keuangan tersebut

Dinilai Langgar Aturan OJK, Garuda Didenda Rp 100 Juta
Kolase Tribun Manado/Internet/Capture Facebook
Ilustrasi OJK 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pasca ditemukannya pelanggaran laporan keuangan tahun buku 2018, Maskapai PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dikenai denda Rp 100 juta.

“Mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100 juta kepada Garuda Indonesia atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik,” ujar Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Fahri Hilmi di Jakarta, seperti dilansir kompas.com, Jumat (28/6/2019).

Tak hanya institusi, dewan direksi dan komisaris dijatuhi denda serupa oleh OJK. Denda itu sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.

“Mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100 juta secara tanggung renteng kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang menandatangani Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode tahun 2018 atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik,” kata Fahri.

Pengenaan sanksi dan/atau perintah tertulis terhadap Garuda Indonesia, Direksi dan atau Dewan Komisaris, AP, dan KAP oleh OJK diberikan sebagai langkah tegas OJK untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, selaku auditor laporan keuangan Garuda Indonesia.

Sanksi diberikan setelah Kemenkeu memeriksa AP/KAP tersebut terkait permasalahan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018. Dalam pemeriksaan itu Kemenkeu menemukan adanya pelanggaran, khususnya pengakuan pendapatan atas perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diindikasikan tidak sesuai dengan standar akuntansi.

“Pembekuan izin selama 12 bulan (KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019) terhadap AP Kasner Sirumapea karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Hadiyanto.

Jawaban Garuda

Sementara itu, dilansir oleh Kontan.co.id,  PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan sanksi dari Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akibat kejanggalan dalam laporan keuangan perusahaan pada tahun 2018.

Terkait pemberian sanksi tersebut, perusahaan maskapai penerbangan itu langsung merespon. VP Corporate Secretary PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk M. Ikhsan Rosan menghormati pendapat dari regulator, khususnya pencatatan kerjasama inflight connectivity dengan Mahata.

Halaman
12
Editor: Charles Komaling
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved