Jalani Program Deradikalisasi, 32 Keluarga Tersangka Teroris Asal Kalteng, Dibawa ke Jakarta

Latihan Penanggulangan Terorisme Satgultor TNI TA.2019 (Dispen Kormar)
Para pejuang asing yang kembali ke dalam negeri dilaporkan diharuskan untuk mengikuti satu bulan pelatihan deradikalisasi sebelum diizinkan untuk kembali ke keluarga mereka.

NU, organisasi Muslim terbesar di dunia, telah memainkan peran penting dalam melawan ekstremisme di Indonesia.

NU bertujuan untuk membangun jaringan internasional yang mempromosikan Islam Indonesia sebagai tradisi pluralistik yang non-kekerasan.

NU memiliki organisasi nirlaba di Carolina Selatan yang berfungsi sebagai pusat di Amerika Serikat untuk pekerjaan mereka dan bermitra dengan Universitas Wina di Austria untuk melawan propaganda ISIS.

Pusat pencegahan NU di Indonesia melatih pelajar pria dan wanita yang mampu berbahasa Arab untuk menanggapi pesan ISIS. Para analis memuji peran NU dalam mengurangi daya tarik ISIS bagi rakyat Indonesia.

Deradikalisasi Napi Teroris

Selain deredikalisasi mantan ISIS, program deradikalisasi juga penting bagi narapidana kasus terorisme di lembaga pemasyarakatan.

Deredikalisasi yang lebih banyak menekankan pada re-edukasi idelogi negara atau wawasan kebangsaan dinilai tidak memberikan perubahan berarti dalam perubahan pola pikir narapidana terorisme dan karenanya harus dievaluasi.

Salah satu program deradikalisasi yaitu kewirausahaan juga dinilai gagal jika diberikan tanpa persiapan dan rencana matang untuk mengangkat kehidupan ekonomi mantan narapidana tersebut.

Berita Selebritis Tribun Manado:

Baca: Zaskia Gotik Bicara Soal Sosok Dedi Mulya, Beberkan Rencana Ayu Ting Ting Bakal Kembali ke Belanda

Baca: Jadi Istri Konglomerat, Terungkap Perlakuan Nia Ramadhani pada Puluhan Karyawan

Baca: Tak Sungkan Bongkar Aib Fairuz, Aib Galih Ginanjar Dibeber, Punya Utang Rp 95 Juta Pada Kakak Ipar

Hal ini terungkap dalam kajian atas penelitian yang dilakukan oleh DASPR (Divisi Riset Ilmu Psikologi Terapan) Daya Makara Universitas Indonesia selama delapan bulan di beberapa lembaga pemasyarakatan yang memiliki narapidana kasus terorisme.

Koordinator Program DASPR Daya Makara UI Faisal Magrie mengatakan penelitian itu memusatkan perhatian pada beragam kegiatan yang dilakukan institusi pemerintah dan lembaga swasta untuk menangani narapidana kasus terorisme.

Sejumlah kendala ditemukan dalam program itu, antara lain soal kurangnya koordinasi diantara lembaga pemerintah dan non pemerintah yang membuat program-program itu saling tumpang tindih.

Masalah lain ujar Faisal adalah tidak adanya struktur dan kurikulum yang jelas, yang membingungkan pelaksana di lapangan.

"Kendala kedua adalah tidak maksimalnya pembinaan dari pamong sebagai wali dari para narapidana (kasus terorisme)," kata Faisal seperti dikutip VoaIndonesia