Pilpres 2019
Tak Ada DNA Jadi Oposisi, PAN Tak Berharap Banyak untuk Mendapatkan Posisi Menteri
Menurut Sejken PAN, tidak banyak partai politik di Indonesia yang memiliki kemampuan menjadi oposisi murni.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan tak memiliki rekam jejak sebagai partai oposisi.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.
"PAN itu enggak memiliki DNA menjadi oposisi," ujar Eddy saat ditemui di Fakultas Hukum UI, Depok, Jawa Barat, Senin (24/6/2019).
Eddy menceritakan, pada Pilpres 2014, PAN berada di koalisi oposisi yang saat itu mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Melihat besarnya komposisi partai koalisi, PAN memutuskan menyebrang ke koalisi Indonesia kerja (KIK) yang mengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Pada 2018 PAN pindah ke koalisi pemerintah. Kekuatan di parlemen pun menjadi berubah dan seimbang," kata dia.
Baca: Pengamat Politik : Saksi 02 Justru Perkuat Dugaan Kecurangan Kubu Prabowo-Sandiaga
Baca: Meriam Bellina Desak Hotman Paris Memilih, Tak Mau Diduakan
Baca: Anggota ISIS Ingin Pulang Kampung, Sempat Akan Lakukan Bom Bunuh Diri, Sadar Karena Hal Ini
Namun demikian, menurutnya, peran oposisi dalam parlemen sangat diperlukan.
Sebab, oposisi berperan memberikan pendidikan politik dan mengkritik pemerintah jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat.
Akan tetapi, seperti diungkapkan Eddy, tidak banyak partai politik di Indonesia yang memiliki kemampuan menjadi oposisi murni.
"Dibutuhkan kekuatan untuk menjadi oposisi, di Indonesia banyak parpol tidak memiliki kemampuan menjadi oposisi murni," jelasnya.
Di sisi lain, hingga saat ini PAN masih berada dalam koalisi adil dan makmur yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Arah politik PAN akan diumumkan dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas) yang rencananya digelar pada rentang waktu satu hingga dua bulan ke depan usai Mahkamah Konstitusi mengumumkan hasil sengketa Pilpres 2019.
Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay mengaku saat ini belum ada tawaran posisi menteri dari Joko Widodo untuk partainya.
Ia mengatakan, koalisi yang dinaunginya yaitu Koalisi Indonesia Adil dan Makmur adalah koalisi yang sudah kalah.
Pihaknya memahami posisi tersebut dan tak berharap banyak untuk mendapatkan posisi menteri.
