Olly Semeja dengan Menteri Jokowi: Begini Kata Kader PDIP soal Calon Menteri

Jokowi pun mengungkapkan seputar kriteria calon menteri di periode keduanya. Hal ini dikatakan Jokowi saat melakukan wawancara di televisi swasta nasional, Rabu (29/5/2019).
Mulanya, pembawa acara bertanya soal adakah gambaran dari Jokowi dalam membangun Kabinet Kerja Jilid II mendatang.

"Pak Jokowi membangun bangsa tentu membutuhkan tim yang solid, bagi seorang presiden ini bisa diwujudkan melalui kabinet kerja yang baik, sudah ada gambaran profil kabinet kerja jilid II seperti apa?," tanya pembawa acara.

Jokowi lalu mengisyaratkan bahwa kabinetnya di periode mendatang berbeda dengan lima tahun lalu. Dikarenakan 5 tahun mendatang, Jokowi akan fokus untuk membangun sumber daya manusia (SDM). "Jadi setiap periode itu membutuhkan karakter menteri yang berbeda karena tantangannya berbeda, kalau kemarin infrastruktur sekarang SDM," jawab Jokowi.

"Seperti apa kriteria menteri Kabinet Kerja Jilid II?" tanya pembawa acara lagi. "Dia harus ekesekutor kuat, mengerti manajemen dan memiliki manajerial yang baik. Integritasnya juga tidak diragukan, yang muda-muda ini juga kita akan berikan ruang yang ada di kementerian, ya nanti dilihatlah yang muda-muda. Mungkin bisa saja umur 20-25 mungkin bisa saja," jawab Jokowi.

"Bisa saja umur 30-an, saya kira yang muda-muda karena sesuai dengan tantangan yang ada sekarang lah, digital ekonomi, industri kreatif ya ini kan milik anak-anak muda," tambahnya.
Pembawa acara lalu menyinggung AHY dan Sandiaga yang santer diisukan.

"Katanya Ketua Kogasma AHY dan juga cawapres kubu seberang Mas Sandiaga Uno masuk katanya pak dalam kabinet jilid II ini upaya rekonsiliasi dengan kubu sebrang atau bagaimana ni Pak," tanya pembawa acara lagi.

Jokowi lalu menjawab bahwa dirinya belum bisa memastikan hal tersebut karena masih banyak urusan Pilpres 2019 yang belum selesai. "Kita ini belum belum berbicara sampai sedetail itu, belum sejauh itulah, yang pertama kita masih menunggu proses di Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Jokowi.

"Lembaganya sendiri juga masih kita pikirkan apakah perlu kementerian baru, kemudian siapa yang mengisi ini masih dalam proses. Tapi yang jelas sebelum 20 Oktober itu bayangannya sudah ada," tambah Jokowi.

"Saya terbuka untuk siapapun bersama-sama bekerja sama membangun negara ini, memajukan negara ini, siapapun, partai di luar koalisi ya saya terbuka asal memiliki visi yang sama." "Jadi termasuk Mas AHY dan Pak Sandiaga ya Pak?," tegas pembawa acara. "Ya kenapa tidak," jawab Jokowi sembari tertawa.

Wakil Sektaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah mengatakan nama calon menteri yang berasal dari partainya menjadi wewenang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dia menyebutkan, dalam aturan main yang tercantum di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, bahwa Ketua Umum memilik hak preogratif ke dalam dan keluar untuk keputusan strategis.

"Oleh karena itu, jabatan kabinet, jabatan ketua DPR, jabatan pimpinan MPR, itu adalah jabatan-jabatan strategis yang akan menentukan masa depan negara maka keputusan-keputusan tersebut ada di tangan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang hak prerogatif ke dalam dan ke luar," ujar dia di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Juni 3019.

Menurut dia, di internal PDIP sendiri belum ada pembahasan mengenai nama calon menteri. Basarah mengatakan bahwa PDIP, termasuk Megawati masih berkonsentrasi untuk mendukung Presiden Jokowi melakukan rekonsiliasi nasional.

Baca: Saran Wayne Rooney Untuk Mantan Klubnya Manchester United

Ia menilai terlalu jauh kalau PDIP sudah membuat daftar nama calon menteri. "Toh bulan Oktober yang akan datang kabinet itu baru disusun oleh presiden terpilih," ujarnya.
Karena itu, dia mengatakan tugas PDIP sekarang adalah bersama-sama dengan Jokowi dan partai koalisi lainnya menyatukan kembali seluruh kekuatan Bangsa Indonesia.

"Menyatukan kembali komponen masyarakat Indonesia karena Pak Jokowi ini terpilih sebagai Presiden RI, bukan presidennya TKN (Tim Kampanye Nasional) atau presidennya partai-partai koalisi," kata Ahmad Basarah.

Beredar isu bahwa Partai Gerindra mendapatkan tawaran posisi menteri dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Terkait hal itu, Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengaku tak mengetahui secara persis apakah ada tidaknya usulan menteri kepada Gerindra.