Rizal Ramli Pernah Tolak Jabatan Tinggi yang Ditawarkan Presiden, Ini Alasannya!

Bahkan, personel TNI yang ditugaskan membantu pengamanan pemungutan suara tidak diperkenankan masuk ke dalam TPS, melainkan berada di sekitar saja.

Personel TNI masuk TPS apabila diminta oleh penyelenggara Pemilu setempat maupun unsur kepolisian.

Itu pun terjadi hanya pada situasi tertentu saja.

Misalnya, pada situasi yang membutuhkan keberadaan personel TNI.

"Jadi, tugas TNI AD sebagaimana yang ditugaskan Mabes TNI hanyalah pengamanan. Mulai dari masa kampanye, distribusi logistik, ketika pelaksanaan dan sampai selesainya nanti. Tugas kami purely pengamanan," lanjut dia mengatakan. 

Jenderal Andika Perkasa menilai, pernyataan Rizal Ramli tersebut agak aneh.

Sebab, hingga saat ini saja, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih terus melakukan penghitungan perolehan suara berjenjang.

Lantas, bagaimana mungkin TNI AD dibilang sudah mempunyai hasil Pemilu, sedangkan KPU saja belum?

"Apalagi jika dibilang kami memiliki formulir C1. Tidak ada seperti itu ya," ujar Jenderal Andika Perkasa.

Meski demikian, Jenderal Andika Perkasa memastikan bahwa pihaknya tak akan membawa Rizal Ramli ke ranah hukum.

TNI AD hanya meminta publik menyadari betul bahwa unggahan Rizal Ramli tersebut merupakan kabar bohong alias hoaks sehingga tidak patut dijadikan referensi.

"Satu-satunya harapan kami ini adalah, mohon (publik) tidak digunakan itu, itu datanya bohong. Itu kan menimbulkan persepsi seolah-olah TNI AD tidak netral. Siapa yang merugi? Saya yang rugi," ujar Jenderal Andika Perkasa.

TNI AD akan menelusuri siapa personel TNI berpangkat Letnan Kolonel TNI AD yang disebut Rizal Ramli itu.

"Secara internal, kami pasti akan melakukan pemeriksaan terhadap yang diduga, apa dia Letkol AD atau pangkat lainnya dan kesatuan lain kita belum tahu," ujar Jenderal Andika Perkasa.

"Intinya, kami akan memproses hukum si pemberi informasi bohong (Letkol TNI AD) kepada salah satu tokoh bangsa. Kalau benar dia begitu, pasti akan kami proses," lanjut dia.