Rini Sebut OJK Setujui Laba Rp 11.33 Miliar Garuda

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tahun 2018 meraup laba.

Rini Sebut OJK Setujui Laba Rp 11.33 Miliar Garuda
kontan.co.id
Menteri BUMN 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tahun 2018 meraup laba bersih 809,85 ribu dolar AS atau setara Rp 11,33 miliar (kurs Rp 14.000). Laporan laba tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun demikian masih ada yang menganggap terjadi kejanggalan.

"Kita perusahaan publik itu kan harus di-approve di OJK, sebelum kita RUPS kemarin itu OJK sudah harus menyetujui bahwa laporan keuangan kita itu benar dan memang bisa diterima dan itu sudah dilakukan," kata Rini ditemui di Purwakarta, Jumat (26/4).

Dia mengaku heran kenapa laporan keuangan tersebut dipermasalahkan. Apalagi laporan keuangan Garuda sudah diaduit akuntan independen yang dapat dipercaya. "Itu yang saya nggak ngerti kenapa dipermasalahkan, karena secara audit sudah keluar dan itu kan pakai auditor akuntan publik yang independen dan sudah dikenal," ujar Sri.

Sebelumnya diberitakan, perolehan laba bersih Garuda di 2018 kedapatan berasal dari piutang yang dimasukkan ke pos pendapatan. Hal itu menjadi ramai ketika ada kabar dua komisaris menolak menandatangani laporan keuangan tersebut.

Piutang itu berasal dari kontrak kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi untuk pemasangan layanan konektivitas (on board WiFi) dan hiburan pesawat. Nilai kontrak yang ditandatangani Desember 2018 itu mencapai 239,94 juta dolar AS.

Dengan akal-akalan, laporan keuangan itu, alhasil pada 2018 GIAA mencatatkan laba bersih setara Rp 11,33 miliar.

Menanggapi isu yang berkembang terkait 'kejanggalan' laporan keuangan 2018 PT Garunda Indonesia (Persero) Tbk, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memanggil Garuda Indonesia. Tujuannya untuk memberi klarifikasi dan penjelasan atas laporan keuangan tersebut. Apalagi, perusahaan berstatus perusahaan publik alias terbuka.

"Mendorong pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk memanggil PT Garuda Indonesia guna memberikan klarifikasi dan penjelasan terhadap laporan keuangan yang disampaikan oleh PT Garuda Indonesia sesuai dengan prinsip akuntabilitas, mengingat Garuda Indonesia merupakan perusahaan publik yang harus mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)," kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, dalam keterangan tertulis, Jumat (26/4).

Bamsoet juga meminta perseroan melakukan perbaikan kinerja. Sebab, persaingan bisnis semakin ketat. "Mendorong PT Garuda Indonesia untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki sistem yang ada di tengah persaingan yang ketat, agar PT Garuda Indonesia tidak mengalami kerugian dalam menjalani usahanya," ujarnya.

Laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tahun lalu ditolak oleh dua komisarisnya yakni Chairal Tanjung, dan Dony Oskaria. Chairal Tanjung merupakan perwakilan dari PT Trans Airway,s dan Dony wakil dari Finegold Resources Ltd yang menguasai 28,08 persen saham GIAA.

Halaman
123
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved