Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Pemilu 2019, Abu Bakar Ba'asyir Memilih Golput, Abdul Aris: Mungkin Calon yang Dipilih Tidak Ada

Kepala Divisi Lapas Kanwil Kemenkum HAM Jabar terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir tidak akan menggunakan hak pilihnya

Editor: Rhendi Umar
AGUS SUSANTO
Abu Bakar Baasyir 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kepala Divisi Lapas Kanwil Kemenkum HAM Jabar, Abdul Aris mengatakan bahwa terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir tidak akan menggunakan hak pilihnya atau golput pada Pemilu 2019 yang berlangsung 17 April mendatang.

"Yang bersangkutan tidak akan menggunakan hak pilihnya," ujar Abdul kepada wartawan di Lapas Sukamiskin, Senin (15/9/2019).

Abdul mengatakan bahwa menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2029 ini merupakan hak mereka.

Meski begitu, pihaknya tetap memfasilitasi hak suara warga binaan lainnya.

Bahkan, kata Abdul, akan ada surat pernyataan dari Ba'asyir sendiri terkait hak pilihnya tersebut.

"Katanya mau ada surat pernyataan dari yang bersangkutan. Mungkin calon yang akan dipilihnya tidak ada," ujarnya.

Dikatakan, dari total 178 napi teroris di Rutan Gunung Sindur, 112 napi di antaranya mendapatkan daftar pemilih tetap (DPT).

"Kami memfasilitasi agar dapat DPT, mau memilih atau enggak itu terserah," katanya.

Ba'asyir Tolak Program Deradikalisasi

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengungkapkan, Abu Bakar Ba'asyir menolak program deradikalisasi atau tindakan preventif kontraterorisme untuk menetralisir paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan.

Bagi Abu Bakar Ba'asyir, program deradikalisasi bertentangan dengan ideologinya.

“Untuk pembebasan tahanan, baik itu narkoba, napiter, kita BNPT adalah bagian dari tim assessment. Ada program deradikalisasi yang kita terapkan pada napi terorisme. Tapi ada juga orang-orang yang hardcore itu tidak mau melaksanakan program deradikalisasi,” ungkap Suhardi Alius di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/1/2019).

“Hardcore, sama sekali mereka (Abu Bakar Ba'asyir) tidak mau ikut itu, karena kan bertentangan (dengan ideologinya). Hardcore sama sekali enggak mau. Tapi yang lainnya, napiter masih ikut untuk memberikan pencerahan,” sambungnya.

BNPT, kata Suhardi Alius, telah berupaya melibatkan ulama-ulama untuk meluruskan pandangan Abu Bakar Ba'asyir.

“Kita gunakan ulama untuk mengajak diskusi para napiter, untuk menyadarkan ‘eh ajaran kamu sebenarnya begini menurut agama’. Biasanya kita kirim ulama yang lebih tinggi ilmunya. Jangan yang di bawah, di bawah nanti malah diajarin,” bebernya.

Ketua DPD PSI Sulut Melky Pangemanan menilai Abu Bakar Basyir harus keluar dari Indonesia jika tidak taat pada pancasila.
Ketua DPD PSI Sulut Melky Pangemanan menilai Abu Bakar Basyir harus keluar dari Indonesia jika tidak taat pada pancasila. (Internet)
Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved