Mahfud MD: Saya Tahu Ada Jual Beli Jabatan, Tapi Bukan yang di Jawa Timur

"Nah, Rommy ini tahapnya baru sampai bilang dijebak saja, karena dia kan belum masuk sampai tahap persidangan," terangnya.

Sebelumnya diberitakan Wartakotalive.com, manta Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy menyebut nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kiai Asep Saifuddin Chalim, dalam kasus yang menjeratnya sebagai tersangka.

Atas tudingan tersebut, Khofifah Indar Parawansa siap memberikan klarifikasi kepada KPK, terkait tudingan Rommy tersebut.

Ia pun menegaskan siap jika sewaktu-waktu dipanggil KPK untuk mengklarifikasi 'nyanyian' Rommy.

Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa kepada awak media di gedung Grahadi Surabaya, Sabtu (23/3/2019).

Menurut Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu, tudingan Rommy adalah hal yang sepenuhnya tidak benar.

"Saya siap untuk menyampaikan klarifikasi ke KPK," tegas Khofifah Indar Parawansa.

Ia mendukung upaya KPK. Sebab, kata ibu empat anak ini, KPK sedang membangun kepercayaan masyarakat.

Dan yang dilakukan KPK adalah bentuk mewujudkan komitmen membangun pemerintahan yang bersih dan memastikan tidak ada jual beli jabatan.

"Bisa dirunutlah, mulai saya jadi Kepala BKKN, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Sosial, bisa melihat, carilah di lubang tikus, carilah di lubang semut, apakah saya pernah jual beli jabatan," kata Khofifah Indar Parawansa.

Ia sendiri memiliki komitmen untuk membangun pemerintahan di Jawa Timur dengan proses rekrutmen yang legal dan berdasarkan pada merit system.

Sehingga, tidak ada celah dan ruang untuk jual beli jabatan.

"Jadi pada posisi ini saya ingin meyakinkan dan memastikan teman-teman. Saya sudah dua kali menjadi menteri dan proses recruitment open bidding, assessment, itu dilakukan oleh orang yang memang memiliki kredibilitas di bidangnya," tegas Khofifah Indar Parawansa.

Dengan begitu, ia juga meyakini bahwa hal ini juga yang dilakukan di kementerian era Presiden Jokowi. Bahwa, posisi eselon satu dan dua, perekrutannya selalu dilakukan dengan sistem assessment, yang kemudian baru dilakukan pengambilan keputusan.

Terkait namanya yang disebut berperan dalam memberikan rekomendasi pada Romny untuk Haris Hasanuddin agar bisa menjabat sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur, menurut Khofifah Indar Parawansa agak tidak masuk akal.