Projo Sayangkan Sikap Polri Menangkap Robertus Robet: Demokrasi Menjamin Kebebasan Berpendapat

DPP Projo menyesalkan penangkapan dosen UNJ Robertus Robet oleh Mabes Polri dalam kasus dugaan pelanggaran UU ITE.

Projo Sayangkan Sikap Polri Menangkap Robertus Robet: Demokrasi Menjamin Kebebasan Berpendapat
TribunJateng.com
Dosen UNJ - Akedemisi 

TRIBUNMANADO.CO.ID - DPP Projo menyesalkan penangkapan dosen UNJ Robertus Robet oleh Mabes Polri dalam kasus dugaan pelanggaran UU ITE.

Projo berpendapat bahwa apa yang dilakukan Robertus Robet dalam aksi Kamisan adalah bentuk kebebasan mengekspresikan kekhawatiran militerisme hidup lagi di Indonesia.

Kegelisahan muncul karena kebijakan menempatkan personil militer aktif pada jabatan-jabatan sipil di lembaga pemerintah merupakan langkah mundur dari Reformasi 1998.

Kekhawatiran tersebut bukan hanya milik Robet namun sudah menjadi kegundahan banyak pihak dan masyarakat.

Baca: Robertus Robet Ditangkap Polisi karena Diduga Menghina Penguasa, Berikut 5 Faktanya

Baca: Sosok Olga Ladyzhenskaya Aleksandr Ivanovich Ladýzhenski,Ditampilkan Google Doodle Hari Ini

"Kita menghormati dan mengapresiasi penuh reformasi yang dilakukan TNI. Kemajuannya sudah sangat signifikan. TNI adalah institusi negara yang profesional, netral dan tidak partisan," ujar Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, Kamis (7/3/2019).

“Bisa mengancam proses demokratisasi yang sedang tumbuh dan berkembang. Kekhawatiran itu adalah hal wajar, terutama bagi pejuang demokrasi. Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat dan berkspresi. Itu dijamin UUD 1945," imbuhnya.

Budi Arie menyatakan kegelisahan masyarakat itu perlu dijawab dan digaransi bahwa militerisme tidak akan muncul.

Kebebasan berekspresi juga harus dijamin. Ini perjuangan Presiden Joko Widodo dalam 5 tahun belakangan seperti tercantum dalam Nawacita, dan akan terus dipertahankan sampai 5 tahun kemudian.

Projo menolak keras jika dikesankan bahwa Jokowi atau pemerintahan Jokowi antidemokrasi, termasuk terkait masalah yang menimpa Robet.

"Pemerintahan yang lahir dari rakyat tidak mungkin menggunakan kekuasaannya untuk membungkam rakyat. Yang kita lawan hoaks dan fitnah. Tapi demokrasi selalu memberi ruang untuk kritik, berbeda pendapat dan diskusi tajam," jelas Budi.

Halaman
12
Editor: Rhendi Umar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved