Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Fahri Hamzah Serang Kartu Pra-kerja Jokowi Lewat Status Jusuf Kalla: Bisa Hancur Negara

Fahri Hamzah, menanggapi soal Kartu Pra-kerja yang dijanjikan Joko Widodo (Jokowi) jika terpilih lagi menjadi presiden.

Editor: Rhendi Umar
Sriwijaya Post
Fahri Hamzah 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menanggapi soal Kartu Pra-kerja yang dijanjikan Joko Widodo (Jokowi) jika terpilih lagi menjadi presiden.

Melalui cuitan, Fahri menanggapi komentar Muhammad Said Didu, yang lebih dulu bercuit soal pengangguran yang digaji lewat Kartu Pra-kerja.

Kartu Pra-kerja merupakan satu janji Jokowi.

Kartu tersebut ditujukan untuk membantu para pencari kerja.

Selain itu bertujuan untuk mereka yang ingin berganti pekerjaan.

Said Didu mengulang ucapan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, yang meminta kebijakan tersebut dikaji ulang terlebih dahulu.

"Jusuf Kalla bilang pengangguran digaji sebaiknya dikaji lagi," tulis Said Didu, Rabu (6/3/2019).

Fahri kemudian menuliskan cuitannya.

Politikus PKS ini memberikan tanggapannya setelah Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mengeluarkan pernyataan tentang Kartu Pra-kerja tersebut.

Ia berpendapat bahwa negara bisa saja hancur jika merealisasikan hal tersebut.

"Terdengar di telinganya saya: #BisaHancurNegara," tulis Fahri lewat cuitannya.

Sebelumnya, Kalla menilai kebijakan tunjangan untuk pengangguran harus dikaji ulang, mengutip dari Tribunnews.com.

Pasalnya butuh anggaran yang tak sedikit.

Kalla juga berpendapat tunjangan untuk pengangguran tersebut biasanya dilakukan oleh negara-negara maju, seperti Australia, Kanada dan Amerika.

"Tapi biasanya kalau di negara maju, penduduknya tidak banyak," kata Kalla.

Ia juga memberi saran agar peluncuran Kartu Pra-kerja melihat anggaran terlebih dahulu.

Jika anggaran mencukupi maka bisa direalisasikan.

"Kalau sudah ada anggarannya baru kita bisa bicara, kalau belum ada anggarannya tentu belum bisa dilaksanakan," terang Kalla.
Kartu Pra Pekerja merupakan, salah satu janji pemilu Jokowi jika menang kembali di pilpres 2019.

Baca: Andi Arief Sebut Mahfud MD Sok Tau: Jangan Berspekulasi, Saya Bisa Tuntut dalam Jalur Hukum

Dengan kartu itu nantinya, pemerintah akan menggaji lulusan perguruan tinggi, universitas, SMA hingga SMK. Kartu itu nantinya bisa dipakai untuk training-training yang diselenggarakan pemerintah.

Sementara itu Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi -Maruf Amin, Moeldoko menegaskan kartu Pra-Kerja hanya bersifat sementara dan tidak dapat selamanya dipegang oleh penerima selama hidupnya. 

"Kalau penjelasan dari Pak Jokowi sambil menunggu ada pekerjaan, karena bagi yang lagi bimbang jadi penyanggah awal, bukan seterusnya," ujar Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/3/2019).

Baca: Pemerkosaan Gadis 19 Tahun oleh 2 Mahasiswa di Bolsel, Korban Ternyata Sepupu Pacar Tersangka JL

Menurut Moeldoko, pemegang kartu Pra-Kerja akan diberikan pelatihan untuk meningkatkan keahliannya agar dapat diterima di sebuah perusahaan dan ketika sudah bekerja maka kartunya dicabut. 

"Kalau dua bulan sudah mendapatkan pekerjaan ya dicabut dong," ucap Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu pun anggaran untuk kartu Pra-Kerja akan diambil dari pos pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan akan dipersiapkan secara baik ke depannya. 

Selain kartu Pra Pekerja, ada 2 kartu sakti andalan Jokowi ke depan, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Kartu Sembako Murah. 

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan link http://solo.tribunnews.com/2019/03/06/komentari-janji-jokowi-soal-pengangguran-digaji-fahri-hamzah-timpali-tanggapan-jusuf-kalla?page=all.
Penulis: Noorchasanah Anastasia Wulandari
Editor: Noorchasanah Anastasia Wulandari

Sumber: Tribun Solo
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved