Yakinkan Pemilih, Ma'ruf Amin Sebut Jokowi Sudah Bangun Tol Langit

"Pokoknya di kantongnya ibu-ibu kartu melulu itu nanti. Waktu ini keluar kartu, apa-apa lagi keluar kartu. Enggak pakai duit, pakai kartu aja," ucap Maruf Amin di Lapangan Boulevard, Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (28/2/2019).

Mustasyar PBNU itu menyebut, semua biaya sembako, jaminan kesehatan, dan pendidikan, akan ditanggung pemerintah.

"Cukup pemerintah yang bayar, ibu tinggal mengeluarkan kartu, enak apa tidak? Duitnya utuh karena belanjanya pake kartu. Itulah program manfaat yang diberikan," katanya.

Baca: 3 Anak di Tuminting Ditinggalkan Ibunya Sudah Sepekan, Sang Kakak Usia 13 Tahun Putus Sekolah

Baca: Jokowi dalam Penilaian Luhut Panjaitan: Jadi Presiden, Dia Enggak Maling

Pada kesempatan ini, Maruf Amin mencontohkan ada anak tukang becak berhasil lulus kuliah S3 di ITB. Biayanya, kata dia, ditanggung pemerintah.

"Jadi banyak sekali (keberhasilan Jokowi). Kalau orang tak mau mengakui, namanya tidak bersyukur kepada Allah. Kalau kamu syukur, kata Allah nanti ditambah lagi," tuturnya.

"Karena itu Pak Jokowi-JK (Jusuf Kalla) sudah berbuat banyak, tapi pekerjaan belum selesai. Kalau nanti menang, Pak Jokowi dan saya akan memperbesar lagi, yaitu pembangunan untuk kemanfaatan rakyat Indonesia," bebernya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya menyebut akan mengeluarkan tiga kartu baru, jika ia terpilih kembali menjadi Presiden.

Kartu tersebut adalah kartu sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk vokasi.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kartu-kartu yang dijanjikan Jokowi adalah program yang sangat baik.

Ketiga kartu tersebut akan menguatkan keberadaan kartu "sakti" seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Dia menyebutkan, sebenarnya inisiatif untuk membangun fondasi seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu, akan dilakukan secara jauh lebih sistematis dan terintegrasi.

"Jadi kalau beliau menyampaikan bahwa untuk program penanganan kemiskinan yang selama ini menggunakan PKH dan bantuan pangan non tunai, maka itu bisa diubah menjadi kartu baru yang bisa meng-cover khusus kebutuhan masyarakat miskin," papar Sri Mulyani di Kantor BPJS Kesehatan, Senin (25/2/2019).

Sri Mulyani menambahkan, untuk anggarannya sudah ada tahun ini. Namun, saat ini masih tersebar atau terfragmentasi di beberapa institusi yang ada pada program sosial lainnya.

Sebagai contoh, bantuan sosial untuk PKH tahun ini naik dua kali lipat dibandingkan 2018.

Dia menyebutkan, bantuan pangan non tunai juga penerimanya naik menjadi 15 juta orang. Begitu pun dengan program sosial lainnya seperti menambal defisit BPJS Kesehatan tahun ini.

Menurut dia, awalnya tambahan kartu oleh Jokowi ini akan benar-benar direalisasikan pada 2020 yang mengacu pada evaluasi kinerja tahun ini.