Akan Ada Pembukaan Pangkalan Baru Elpiji 3 Kilogram di Tiap Desa

Di Manado, melihat pemetaan yang ada, akan ada satu pangkalan elpiji 3 kilogram di tiap lingkungan.

Akan Ada Pembukaan Pangkalan Baru Elpiji 3 Kilogram di Tiap Desa
Tribun Manado
Suasana rapat Bagian Perekonomian pemda se-Sulut bersama Pertamina, Kamis (28/2/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Manado Finneke Wolajan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Bagian Ekonomi menggelar rapat bersama pemerintah kabupaten kota se-Sulut dan Pertamina, Kamis (28/2/2019).

Rapat membahas soal elpiji bersubsidi tiga kilogram.

Dalam rapat ini, pemerintah kabupaten dan kota diwakili oleh bagian ekonomi yang mengurus soal elpiji tiga kilogram ini.

Kepala Bagian Ekonomi Pemprov Sulut Sonny Runtuwene dan Branch Manager Marketing Pertamina Suluttenggo Addieb Arselan memimpin rapat ini.

Setiap kabupaten dan kota mengutarakan uneg-uneg mereka soal elpiji tiga kilogram di daerah mereka.

Misalnya ada pangkalan nakal yang menjual harga di atas harga eceran tertinggi. Juga soal harga elpiji di kepulauan seperti di Bitung, Manado dan Minahasa Utara.

Usai pembahasan, rapat ini menyimpulkan beberapa poin. Di antaranya pemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan penyaluran di tingkat pangkalan.

Di pulau-pulau di Minahasa Utara dan Bitung, akan ada pembukaan pangkalan baru. Pemerintah daerah dapat membicarakan ini dengan Pertamina untuk pemberian izin tersebut.

Selanjutnya akan ada pembukaan pangkalan baru. Sesuai pemetaaan, setiap desa satu.

Namun, perlu koordinasi lagi dengan Pertamina. Seperti Manado, misalnya, melihat pemetaan yang ada, akan ada satu pangkalan tiap lingkungan.

Selanjutnya penutupan pangkalan harus berjenjang dan memiliki dokumen yang akurat. Harus ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan agar ketika usulan penutupan ke Pertamina, alasannya kuat.

"Pemerintah daerah cabut SKU, usulkan ke Pertamina lengkap dengan bukti. Pangkalan baru harus ada SKU dari kades atau lurah, lalu laporkan ke kepala bagian ekonomi atau perizinan daerah," ujar Sonny Runtuwene.

Bumdes bisa dimanfaatkan, diberdayakan untuk menjadi pangkalan, jika ada pangkalan yang ditutup, dalam hal ini pangkalan nakal.

Terakhir, rapat koordinasi seperti ini akan berlangsung tiga bulan sekali dan bergilir di tiap daerah. (*)

Penulis: Finneke Wolajan
Editor: maximus conterius
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved