Ribuan e-KTP WNA 'Berpotensi' Masuk DPT, Apa Yang Harus Dilakukan KPU Selanjutnya?

Untuk mendeteksi kekeliruan serupa, Ditjen Dukcapil menawarkan bantuan kepada KPU untuk menyisir NIK milik WNA dalam data DPT.

Menurut Zudan, itu adalah cara terbaik dan paling efektif. "Kami menawarkan KPU, berikan kami DPT, lalu akan kami sisir apakah ada WNA yang masuk atau tidak. Dengan penuh kerahasiaan, kami akan serahkan kembali data itu."

Pernyataan Zudan ini keluar setelah KPU Cianjur, awal pekan ini, mengakui keliru memasukkan NIK seorang WNI bernama Bahar (foto atas) ke pusat data daftar pemilih tetap (DPT).
"Proses ini cepat, paling lama empat hari sudah selesai," kata Zudan.

Sebelumnya, Komisioner KPU, Viryan, menyatakan lembaganya akan berkoordinasi dengan Dukcapil untuk mencegah kekeliruan yang sama saat memasukkan NIK ke DPT.

Viryan berkata, KPU menjamin tidak akan ada WNA yang masuk DPT sehingga bisa mencoblos dalam pemilu April nanti.

"KPU segera berkoordinasi dengan Dukcapil Kemendagri, KPU akan minta data by name by address warga negara asing yang memiliki KTP elektronik."

"Warga negara asing tidak punya hak pilih, KPU akan memastikan itu," tutur Viryan.

Zudan berkata, e-KTP milik WNI berlaku seumur hidup. Sementara itu, masa tenggat e-KTP yang dipegang WNA habis saat izin tinggal tetap dicabut atau kedaluwarsa.

Perbedaan yang lain, kata Zudan, kolom agama, pekerjaan, dan kewarganegaraan dalam e-KTP milik WNA ditulis dalam bahasa Inggris.

Di luar itu, e-KTP milik WNI dan WNA dicetak dalam ukuran, bentuk huruf, dan latar warna yang sama.

NIK dua jenis e-KTP ini pun didasarkan pada konfigurasi serupa: dua digit pertama merujuk provinsi dan empat digit berikutnya untuk kode kabupaten dan kecamatan.

Enam digit setelahnya merupakan tanggal lahir dan empat digit terakhir merujuk urutan pembuatan e-KTP.

"Selama penerbitan 1.600 KTP untuk WNA tidak ada satupun persoalan, mungkin persoalan ini muncul karena mendekati pemilu," kata Zudan. (*)