Jubir BPN Sebut Kepemimpinan Jokowi Banyak yang Tidak Sesuai Undang-undang.

"Proses birokrasi itu ada tahapannya, bukan bertele-tele. Mana ada mengukur 3 juta lebih dalam waktu sehari," jawa Riza Patria.

"Apalagi dibuktikan ternyata dibuktikan sampai hari ini masalah itu bermasalah hukum," tandasnya.

Sementara itu, diberitakan dari Kompas, Jokowi sempat menyinggung program sertifikasi tanah dalam pidato kebangsaannya di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019).

Baca: KPK Perlu Tambahan 50 Jaksa untuk Tangani Perkara Korupsi

Pada kesempatan itu, Jokowi mengatakan jumlah sertifikat yang telah dikeluarkan pemerintah hingga saat ini dan target ke depannya.

"Kita telah bagikan sertifikat tanah seperti ini 5 juta lebih di 2017. Sebanyak 7 juta lebih di tahun 2018 dan kita akan membagikan target kita tahun ini 2019, 9 juta sertifikat harus dibagikan kepada rakyat," papar Jokowi.

"Tahun depan, 11 juta sertifikat harus dibagikan kepada rakyat," sambungnya kemudian.

Jokowi menjelaskan bahwa pembagian sertifikat yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya.

"Ini adalah wujud kedaulatan dan kepastian hukum bagi rakyat. Sertifikasi tanah memberi kepastian hukum kepada pemiliknya untuk mengolahnya, untuk akses permodalan, dan kepastian untuk hak warisnya," ungkap Jokowi.

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan link http://wow.tribunnews.com/2019/02/26/kritik-kepemimpinan-jokowi-bpn-prabowo-sandi-menyebutnya-tidak-pro-rakyat-tapi-konglomerat?page=all.