Kemenkumham Sulut Menuju Kantor yang 'Hebat'

Kemenkumham Sulut Menuju Kantor yang 'Hebat'

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) wilayah Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan rapat koordinasi, evaluasi kinerja Tahun 2018 dan pencapaian target kinerja tahun 2019 sejak Rabu hingga Jumat (20-22/02/2019), di Swiss-Belhotel Maleosan Hotel Manado, Sulut.

Mengusung tema menuju Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut yang Pasti Hebat (Humanis, Empati, Bijak, Aktif dan Total), rakor dibuka secara resmi oleh sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto melalui Video Conference.

Kepada wartawan Efendi Peranginangin kanwil kemenkumham Sulut berkata, kata Hebat diakhir tema pelaksanaan rapat koordinasi memiliki arti luas.

Humanis, dimana tugas yang dilakukan dilingkungan Kanwil Kemenkumham aa pri kemanusiaan dan saling membantu pelayanan.

Sedangkan empati, peduli kepada masyarakat yang butuh pelayanan di kantor kemenkumham.

Bijak, pegawai harus bijak dalam melaksanakan pelayanan sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) serta bijak tangani pelayanan masyarakat.

Aktif dan giat bekerja keras dan cerdas agar tercipta pelayan maksimal dan total bekerja tulus tidak setengah-setengah kerja keras dan cerdas tercapai pelayanan maksimal, profesional dan berintegritas.

"Rakor tentang evaluasi kinerja tahun 2018. Pekerjaan di 2018 seperti apa? Bagus, kurang atau berlebihan akan dibahas semua dalam rakor ini," kata Efendi Kamis (21/02/2019).

Menurutnya satu diantara kinerja Kanwil Kemenkumham diapresiasi oleh sekjen dalam konteks penyerapan anggaran, namun efisiensi dan kegiatan lainnya perlu ditingkatkan.

Selanjut di tahun 2019 sudah punya target kinerja yang akan dibahas dalam rakor, bagaimana bisa tercapai targetnya.

"Khusus untuk penyerapan anggaran, harus bisa bermanfaat ada masyarakat Sulut. Tidak hanya keluar duit percuma tidak berguna dan tidak ada manfaat," tambahnya.

Lanjut Efendi untuk masing-masing satuan kerja Imigrasi utamanya pelayanan publik dan pembuatan paspor. Lewat pelayanan khusus peningkatan pembuatan paspor yaitu APOA masyarakat harus menggunakan teknologi informasi dalam rangka mengajukan permohonan pembuatan paspor.

"Kenapa masyarakat harus menggunakan aplikasi APOA, karena sudah era teknologi informasi," tambahnya.

Selain itu pihaknya akan mengurangi sentuhan-sentuhan atau berhubungan langsung dengan masyarakat saat melakukan pelayanan, untuk menghilangkan yang namanya pungutan liar (pungli).