Kajati Sulut Datangi Kejari Bitung, Pantau Persiapan Pencanangan Zona Integritas

Laporan Wartawan Tribun Manado Finneke Wolajan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara M Roskanedi memantau persiapan Kejaksaan Negeri Bitung untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, Senin (18/2/2019), di Kejari Bitung.

Kajati didampingi Asisten Pengawasan Kejati Sulut Zulkarnaen dan Kasi Penkum Yoni E Mallaka.

Kajati meninjau masing-masing bidang di Kejari Bitung untuk melihat langsung kesiapan IT, administrasi pelayanan, dan kinerja masing-masing bidang untuk dapat mendukung program ini.

Baca: Sekda Minahasa Apresiasi Komitmen Zona Integritas PN Tondano

Baca: Gubernur Yakin Pencanangan Zona Integritas di Kejati Bantu Pembangunan di Sulut

Dalam arahannya Kajati menyampaikan bahwa Kejari Bitung merupakan satu dari lima kejari yang ditetapkan sebagai unit kerja zona integritas di lingkup Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

"Untuk itu kepada seluruh pegawai harus bekerja bersama-sama dan bersama-sama bekerja untuk membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM," ujarnya.

Di akhir arahannya Kajati meminta kepada seluruh pegawai agar menjaga kebersamaan dan kekompakan karena kita ini satu untuk membangun kejaksaan yang lebih baik.

Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Ariana Juliastuty menyebut telah melakukan persiapan untuk zona integritas menuju WBK dan WBBM. Di antaranya peningkatakan SDM jaksa dan pegawai Kejari Bitung.

BERITA POPULER:

Baca: Pegiat Medsos Beberkan Bukti Jokowi Keluar Tengah Malam Melihat Kondisi Nelayan

Baca: Heboh Postingan Oknum Polisi Lakukan Pengeroyokan di Benteng Moraya,Netizen Sulut Malah Bully Korban

Baca: Polisi Bungkam Soal Hasil Autopsi Deasy Tuwo, Kasat Reskrim: Intinya Korban Digigit Buaya

"Semua pegawai tanpa kecuali mendukung program reformasi birokrasi melalui kegiatan pembangunan zona integritas," ujarnya.

Di akhir penyampaiannya Ariana menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM, guna mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (*)