Soal Pemkab Bolmong Pindah Kas Daerah dari BSG, Salihi Tawarkan Solusi Ini

Ada permintaan soal direksi perwakilan dari Bolmong raya sesuai diusulkan Bupati Bolmong Yasti Soepredjo, Sanny mengaku tak berhak membahas.
Kewenangan pemegang saham yang merekrut. Teknisnya, kata dia, berhubungan juga dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lanjut Sanny, direksi dan komisaris pun jika dikehendaki pemegang saham bisa diganti.

Direktur BSG, Jeffry Dendeng, enggan memberikan komentar terkait permintaan Bupati Yasti. "Saya tidak berkomentar dulu ya. Jangan dulu," kata Jeffry, Jumat kemarin.
Ia mengaku belum mengetahui perihal permintaan tersebut. Seperti diketahui, Bupati Bolmong mengajukan dua permintaan.

Segera dilakukan RUPS BSG. Adanya keterwakilan putra Bolmong raya di direksi BSG. Dasar permintaan Yasti itu, merujuk surat dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Terkait hal ini, Dendeng memilih 'no comment'.

"Saya belum tahu. Suratnya belum ada," kata Dendeng yang kemudian meninggalkan kantor menggunakan mobil dinasnya bersama Komut BSG Sanny Parengkuan.

Sebelumnya, Kepala OJK Sulutgomalut, Slamet Wibowo mengatakan, persoalan antara BSG dan BNI Kanwil Manado telah selesai. "Sudah kami pertemukan. Fasilitasi mediasi beberapa waktu lalu," kata Wibowo, Kamis (14/2/2019).

Ia tak merinci hasil pertemuan itu tapi memastikan pimpinan dua bank sepakat menyelesaikan persoalan secara baik-baik.
"Sebagai otoritas yang bertanggung jawab, kami sudah ajak bertemu. Suasananya penuh kekeluargaan. Soal hasilnya, silahkan tanya ke masing-masing pimpinan bank. Mereka yang akan melaksanakan," ujarnya.

Katanya, OJK meminta dua bank bersinergi. Bagaimana menjalankan bisnis tanpa menimbulkan masalah berlarut-larut. Katanya, OJK sebatas mengingatkan saja tentang tata kelola perbankan yang baik.

"Ada komunikasi yang arahnya tak perlu ada lagi permasalahan. Intinya sudah selesai," kata Wibowo yang didampingi Humas OJK Sulutgomalut, Mouren Monigir.

BNI Bantu Potong Gaji ASN

Dirut BSG, Jeffry Dendeng memastikan pihaknya telah menindaklanjuti rekomendasi pertemuan antara pimpinan BSG dan BNI pasca pemindahan RKUD Pemkab Bolmong.

Pertemuan itu digagas OJK Sulutgomalut pascamuncul 'kisruh' pemindahan RKUD Pemkab Bolmong. "Sudah, kan sudah ada kesepakatan. Soal kredit ASN (aparatur sipil negara) sudah ada PKS (perjanjian kerja sama)," ujar Jeffry kepada tribunmanado.co.id, Jumat (15/2/2019).

Kendati tak merinci, Jeffry mengiyakan soal PKS tersebut mengatur mekanisme pemotongan gaji ASN Pemkab Bolmong debitur BSG oleh BNI. "Kesepakatannya sudah, tak lama usai pertemuan dengan OJK. Intinya kita atur yang baik," katanya.

Seperti diketahui, pemindahan RKUD Pemkab Bolmong ke BNI menimbulkan persoalan baru. Ada sedikitnya 2.900 lebih ASN yang telah mengikat akad kredit di BSG.
Muncul kekhawatiran, dipindahkannya RKUD Bolmong yang meliputi gaji ASN ke BNI akan memicu kredit macet.  (ryo/ndo/kel)